Perempuan dan Politik: Studi Tentang Respon Kader PDI-P dan PKS Terhadap Kuota Keterwakilan Perempuan

RIZKY MURDIANA, Prof. Dr. Haryanto, M.A.

2022 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini berfokus pada pembahasan terkait respon kelembagaan dan personal kader partai politik (PDI-P dan PKS) terhadap kuota keterwakilan perempuan 30 persen. Dalam hal ini, respon yang ada dihubungkan dengan pengaruhnya pada proses pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif DIY tahun 2019. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah persoalan terkait perdebatan antara kualitas dan kuantitas perempuan dalam sistem pemilu dan keberadaan partai sebagai gerbang partisipasi politik bagi perempuan. Dengan hal tersebut, penelitian ini menjelaskan korelasi antara aspek kualitas dan kuantitas serta keselarasan antara komitmen partai dan respon kader dalam mendukung peningkatan partisipasi politik perempuan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang melibatkan 8 narasumber, dengan masing-masing 4 narasumber dari PDI-P dan 4 narasumber dari PKS. Penelitian ini menggunakan konsep seleksi kandidat, konsep rational choice theory, dan Logic of appropriateness untuk menganalisis respon yang ada. Hal ini juga digunakan untuk mengidentifikasi peran partai politik sebagai gatekeepers keterlibatan perempuan dalam politik. Penelitian ini menemukan bahwa respon yang disampaikan oleh organisasi maupun kader partai politik merupakan hasil dari pertimbangan tertentu. Hal ini berkaitan dengan logika kepantasan dalam logic of appropriateness dan logika konsekuensi dari rational choice theory. Kedua logika tersebut tidak bertarung dari mana yang lebih dominan, namun bekerja dalam tingkat-tingkat tertentu, bergantung pada indikator yang disoroti dalam suatu respon. Secara kelembagaan mekanisme inklusif dan terbuka di PDI-P memberikan kesempatan partisipasi politik perempuan yang lebih luas ketimbang mekanisme seleksi kandidat yang eksklusif di PKS. Selain itu, proses-proses informal dan kultur organisasi juga menunjukkan bahwa PDI-P lebih suportif dan concern terhadap isu-isu perempuan. Sedangkan di PKS, pertimbangan kapasitas dan latar belakang sebagai partai kader menyebabkan proses yang ada masih cukup kaku dan kurang suportif bagi proses seleksi kandidat perempuan.

This study focuses on the discussion about response from institutional and political party members (PDI-P and PKS) to the 30 percent quota for women's representation. In this case, the response is related to its influence on the process of fulfilling the quota for women's representation in DIY legislative elections in 2019. The background of this research is the issue related to the debate of women's political participation in elections, and the existence of political party as gatekeepers for women political representation. With that, this study explains the correlation between the quality and quantity aspects as well as the alignment between party commitments and part member response in supporting the increase in women's political participation. This research is a type of qualitative research that involved 8 respondents, with 4 respondents each PDI-P and 4 respondents from PKS. This study uses the concept of candidate selection, the concept of rational choice theory, and the logic of appropriateness to analyze the response. It's also used to identify the role of political parties as gatekeepers of women's political representation. This study found that the response given by organizations and political party cadres were the results of certain considerations. This is related to the logic of appropriateness in the logic of appropriateness and the logic of consequences from rational choice theory. The two logics do not fight which one is more dominant, but works to see some degree, depending on the indicators highlighted in a response. Institutionally, the inclusive and open mechanism in PDI-P provides wider opportunities for women's political participation than the exclusive candidate selection mechanism in PKS. In addition, informal processes and organizational culture also show that PDI-P is more supportive and concerned about women's issues. Meanwhile in PKS, considering capacity and background as a cadre party, the existing process is still quite rigid and less supportive for the selection process for female candidates.

Kata Kunci : Respon, PDI-P, PKS, Kuota Keterwakilan Perempuan, Strategi