KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGADILI PERKARA KEBERATAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN MENGENAI PERAMPASAN ASET

Ari Juni Malsela Selian, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2022 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis penerapan kompetensi absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam mengadili perkara keberatan pihak ketiga yang dirugikan terkait perampasan aset dalam putusan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis perbedaan pertimbangan hakim pada beberapa putusan perkara keberatan pihak ketiga atas perampasan aset dikaitkan dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara memperoleh data dilakuan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai keberatan pihak ketiga didasarkan pada pengaturan pasal 19 UU No. 31 tahun 1999, namun dalam penerapannya keberatan pihak ketiga ada yang diperiksa oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk permohonan dan ada juga oleh Pengadilan Negeri dalam bentuk perlawanan atau gugatan. SEMA No. 1 Tahun 2017 memberikan batasan bahwa gugatan perdata hanya diperkenankan apabila pihak ketiga masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya. Pertimbangan majelis hakim yang berbeda-beda dalam hal perkara keberatan pihak ketiga hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selaku pengadilan yang memutus perkara semula, namun ada juga yang memperbolehkan diperiksa dalam bentuk perlawanan atau gugatan (perdata) di Pengadilan Negeri, menunjukkan inkonsistensi putusan yang menyebabkan perkara sejenis dapat diadili oleh lebih dari satu pengadilan, padahal kewenangan pengadilan telah diatur sesuai jenis perkaranya.

This legal research aims to identify and analyze the application of the absolute competence of the Corruption Court in adjudicating third party objections who were harmed against asset confiscation in the verdict of corruption cases. This legal research also aims to identify and analyze the ratio decidendi some of the verdicts related to third party objections to the asset confiscation based on the law on eradication of corruption criminal. The research in this legal research is normative with descriptive analytic. The type of data used in this research is secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The data is gathered through literature research and discussions with subject matter experts. The analysis of data use qualitative method. The result of this legal study show that the absolute competence of the Corruption Court regarding third party objections is based on the provisions of the article 19 of Law No. 31 of 1999. However, in its application, there are third party objections that are examined by the Corruption Court in the form of a pretrial application; and some are also examined by the District Court in the form of a resistance or a lawsuit. SEMA No. 1 of 2017 provides a limitation that civil lawsuits are simply permitted if the third parties still require a proof of their civil rights. The judges’ different considerations in the panel’s case of the third party objections can be examined only by the Corruption Court as the court that decided the original case. Nevertheless, there are also those who allow it to be examined in the form of a resistance or a lawsuit (civil action) in the District Court that shows the inconsistency of the decisions made. It causes similar cases to be put on trial by more than one court, even though the court's authority has been regulated based on the case.

Kata Kunci : Keberatan Pihak Ketiga, Kewenangan Mengadili, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi