Tinjauan Inklusivitas dalam Kolaborasi Pengelolaan Wisata Setigi Desa Sekapuk

SAILATUR RIZQI AS S, Dr. Suripto, A.Md., S.IP., MPA.

2022 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah adalah salah satu desa dengan produk wisata unggulan di Kabupaten Gresik, yaitu wisata Setigi. Pengelolaan wisata Setigi dilakukan dengan berkolaborasi bersama berbagai stakeholder dari unsur masyarakat, seperti BUMDesa, PKK, dan Pokdarwis. Keberhasilan Setigi mampu mengatasi masalah pasca tambang dan mengubah status Desa Sekapuk dari tertinggal menjadi mandiri. Proses pengelolaan wisata Setigi tersebut serupa dengan praktik collaborative governance, yaitu Pemerintah Desa Sekapuk yang berusaha melibatkan berbagai stakeholder untuk mengelola wisata Setigi, dalam rangka mengembangkan perekonomian desa. Wisata Setigi juga digerakkan dari dana hasil swadaya masyarakat, sehingga proses kolaborasi yang ada harus menerapkan distribusi manfaat secara merata, serta meminimalisir adanya dominasi kepentingan elit. Merujuk hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inklusivitas pada proses kolaborasi pengelolaan wisata Setigi. Penelitian ini menggunakan teori model inklusi collaborative governance Ansel et al (2020) yang difokuskan pada tiga faktor penting dalam mewujudkan inklusivitas pada proses kolaborasi, yaitu terkait pembangunan hubungan, pembangunan kepercayaan, dan praktik inklusi strategis. Selain itu, digunakan pilar inklusif untuk memperdalam analisis terhadap temuan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap seluruh komponen stakeholder yang terlibat pada pengelolaan wisata Setigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi pada pengelolaan wisata Setigi telah berupaya mewujudkan inklusivitas sebagaimana aspek yang diungkapkan oleh Ansel et al (2020), hanya saja masih memiliki kendala terkait tidak adanya dokumen regulasi yang sah dan tertulis untuk mengatur pelaksanaan kolaborasi, padahal aturan tersebut berguna untuk melindungi keberlanjutan kolaborasi dalam mengelola Setigi. Selain itu, masih terdapat perhatian yang kurang terhadap keterlibatan seluruh stakeholder dalam sebuah pertemuan rutin yang intensif. Demi keberlanjutan dan peningkatan kualitas inklusivitas dalam kolaborasi, maka Pemerintah Desa Sekapuk perlu suatu regulasi tertulis yang sah, serta memastikan penyatuan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata Setigi agar dapat tercipta pertukaran pengetahuan yang lebih bervariatif demi kemajuan Wisata Setigi.

Sekapuk Village at Ujungpangkah District is one of the villages with featured tourism products in Gresik Regency, namely Setigi tourism. Setigi tourism management is conducted by collaborating with various stakeholders from the community elements, such as BUMDesa, PKK, and Pokdarwis. Setigi's success was able to subdue the post-mining problems and change the status of Sekapuk Village from fall behind to become independent. The Setigi's tourism management process is similar to the collaborative governance practice, which is the Sekapuk Village Government that attempts to involve various stakeholders to manage the Setigi tourism in order to develop the village economy. Setigi tourism is also actuated from community self-reliance funds, therefore the existing collaboration process must implement an equitable distribution of benefits, and minimise the dominance of elite interests. Referring to that, the aim of this research is to find out the inclusivity in the collaboration process of Setigi tourism management. This research uses the theory of the Ansel et al (2020) collaborative governance inclusion model which is focused on three important factors in realising inclusivity in the collaboration process, which are related to relationship building, trust building, and strategic inclusion practice. Moreover, an inclusive pillar is used to deepen the analysis of findings in the field. The research method that is used is descriptive qualitative research through a case study approach, while the data collection techniques used are observation, and interviews. The interviews were conducted on all stakeholder components that were involved in the management of Setigi tourism. The results show that the collaboration process on Setigi tourism management has been trying realizing the inclusiveness as the aspects that are expressed by Ansel et al (2020), merely that there are still obstacles related to the absence of legitimate and written regulatory documents to regulate the implementation of collaboration, even though the rules are useful to protect the sustainability of collaboration in managing Setigi. Moreover, there is still insufficient attention to the involvement of all stakeholders in a routine meeting that is held intensively. By reason of sustainability and improving the quality of inclusiveness within collaboration, the Sekapuk Village Government needs a legitimate written regulation, and ensures the unification of all stakeholders that were involved in the Setigi tourism management in order to create a more varied exchange of knowledge for the advancement of Setigi Tourism.

Kata Kunci : collaborative governance, inklusif, stakeholder, masyarakat desa