Laporkan Masalah

HUMAS PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL (Studi kasus pada Biro Humas Kementerian Perindustrian RI sebagai pengelola akun Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube @kemenperin_ri Periode tahun 2019-2021)

DINI NOOR HIDAYAH, Prof. Dr. Ana Nadhya Abrar, M.E.S

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

Kehadiran media sosial mempengaruhi cara Humas Kemenperin berkomunikasi dengan publiknya. Biro Humas Kementerian Perindustrian menggunakan empat platform media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai industri kepada masyakarat secara lebih mudah, murah dan luas jangkauannya. Pemanfaatan media sosial Kemenperin membawa tantangan dalam banyak hal : kesiapan SDM, fasilitas (sarana & prasarana) maupun anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pengelolaan media sosial pada Biro Humas Kemenperin, dengan menggunakan konsep humas pemerintah two-way symmetric di era digital (Grunig & Hunt, 1984), diseminasi informasi melalui media sosial, dan pengelolaan media sosial pemerintah yang dikemukakan oleh Khan (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistik, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Biro Humas belum sepenuhnya menerapkan komunikasi two-way symmetric, masih bersifat satu arah karena media sosial digunakan sebagai sarana diseminasi informasi. Pengelolaan media sosial telah berjalan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Khan (2017) ditandai dengan tingginya komitmen dari pimpinan, pemberlakuan struktur baru dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas, budaya yang mendukung, keselarasan antara tujuan media sosial dan tujuan organisasi, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap strategi platform dan strategi konten, serta sumber daya yang memadai. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Kemenperin perlu menyusun panduan pengelolaan media sosial, memperbaiki komunikasi lintas sektoral, membangun kolaborasi dengan stakeholders, serta melakukan riset publik untuk mengetahui kebutuhan dan harapan dari masyarakat akan informasi di media sosial.

The presence of social media affects the way the Ministry of Industry's Public Relations communicates with the public. The Ministry of Industry's Public Relations Bureau uses four social media platforms to convey industrial information to the public more easily, cheaply and widely. The use of the Ministry of Industry's social media brings challenges in many ways: the readiness of human resources, facilities and budget. This study aims to describe the process of managing social media at the Ministry of Industry's Public Relations Bureau, using the two-way symmetrical concept of government public relations in the digital era (Grunig & Hunt, 1984), information dissemination through social media, and government social media management proposed by Khan (2017). This study uses a post-positivistic approach, with a descriptive qualitative type of research. From the results of this study, it is known that the Public Relations Bureau has not fully implemented symmetrical two-way communication, it is still one-way because social media is used as information dissemination. The management of social media has been running according to the stages proposed by Khan (2017) characterized by high commitment from the leadership, the implementation of a new structure with clear duties and responsibilities, a supportive culture, alignment between social media goals and organizational goals, continuous monitoring and evaluation. to the strategy platform and strategy content, as well as sufficient resources. The recommendation from this research is that the Ministry of Industry needs to develop guidelines for social media management, improve cross-sectoral communication, build collaboration with stakeholders, and conduct public research to find out people's needs and expectations for information on social media.

Kata Kunci : government public relations, social media, social media management, industry, ministry of industry