KAJIAN YURIDIS TERHADAP HIBAH DAN AKTA HIBAH YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan Nomor 890 K/Ag/2019)

MUTIA MIRNA HERLIANI, Dr. Hartini, S.H., M.Si

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan dari penelitian ini mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan batal demi hukum Hibah dan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008 dan 162/Hibah/Kota/XII/2008 pada putusan MA Nomor 890/K/Ag/2019 dan menganalisis akibat hukum pembatalan hibah dan akta hibah tersebut terhadap objek hibah dan para pihak yang terkait pada putusan MA Nomor 890 K/Ag/2019. Jenis penelitian yuridis normatif. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang didukung dengan wawancara narasumber. Narasumber di dalam penelitian hukum ini adalah Bapak Drs. H. Moh. Faizin, S.H.,M.H., Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan Bapak Mustofa, S.H. MKn. Notaris dan PPAT di kota Yogyakarta. Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan batal demi hukum hibah dan akta hibah pada Putusan MA Nomor 890 K/Ag/2019 menyatakan perbuatan hibah apabila terdapat hak orang lain maka hibah dianggap tidak sah. Karena, objek hibah tersebut bukan milik penghibah sepenuhnya, melainkan harta bersama yang di dalamnya ada hak Penggugat V sejumlah seperdua bagian, secara yuridis telah melanggar syarat objek penghibahan sehingga batal demi hukum. Terhadap pembatalan hukum hibah maka Akta Hibah Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008 dan 162/Hibah/ Kota/XII/2008 tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka hibah kembali kepada keadaan semula. Batalnya hibah sebagai bentuk perbuatan hukum mengakibat batalnya akta hibah, begitupun dengan sertifikat tanah yang telah dibaliknamakan atas nama Tergugat secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan hibah dan Akta Hibah mempunyai akibat hukum terhadap para Tergugat sebagai pihak yang menerima hibah, yaitu hilangnya hak atas kepemilikan objek hibah tersebut. Akibat hukum pembatalan akta hibah terhadap PPAT, tidak dapat diminta pertanggungjawaban atau ganti rugi, apabila PPAT telah menjalankan tugas jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu PPAT tidak memiliki kewajiban atau bertanggung jawab terhadap akta yang dibatalkan tersebut.

The purpose of this study is to find out and analyze the judge consideration in deciding the case of grant and grant deed closed void by law made by PPAT number 161/Hibah/Kota/XII/2008 and 162/Grant/Kota/XII/2008 in the Supreme Court decision Number 890/K/Ag/2019 and to find out and analyze the legal consequences of the cancellation of the grant and the deed of the grant on the object of the grant and the parties involved in the decision of the Supreme Court Number 890 K/Ag/2019. The type of this legal research is juridicial normative. The data used are secondary data which include primary legal materials and secondary legal materials, supported by interview with Mr. Drs. H. Moh. Faizin, S.H., M.H., Judge of East Jakarta Religious Court, and Mr. Mustofa, S.H. MKn. Notary and PPAT in the city of Yogyakarta. Data analysis in this legal research uses qualitative methods. According to the results of the research that the judge's consideration in deciding the case of grant and grant deed closed void by law in the Supreme Court decision Number 890 K/Ag/2019 states that the act of grant if there are another person rights then the grant is considered invalid. Because, the object of the grant does not belong entirely to the grantor, but rather the common property in which Plaintiff V is entitled to a sum of half , has legally violated the terms of the grant object so void for the sake of law. Against the cancellation of the law of the act of hibah, the Hibah Act Number 161/Hibah/Kota/XII/2008 and 162/Hibah/Kota/XII/2008 no longer function as evidence of legal acts, and have no legal force, then the deed returns to its original state. The cancellation of the grant as a form of legal action results in the cancellation of the grant deed, as well as the land certificate that has been renamed in the name of the Defendant juridically does not have permanent legal force. The cancellation of the grant and the Deed of Grant has legal consequences for the Defendants as the party receiving the grant, namely the loss of ownership of the object of the grant. As a result of the law of revocation of grant deeds against PPAT, no liability or compensation can be claimed, if he has performed his duties in accordance with legislation and has applied the principle of prudence. Thus PPAT has no obligation or responsibility for the revoked deed.

Kata Kunci : Hibah, Pembatalan Hibah, Akta Hibah