ANALISIS STAKEHOLDER DALAM KEBIJAKAN PERCEPATAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN BANTUL

MUHAMAD MUHSHIY T, Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes; Dr. Tri Siswati, SKM, M.Kes

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Latar Belakang: Stunting masih menjadi salah satu permasalahan gizi di Indonesia. Data hasil Riset Kesehatan Dasar kementrian kesehatan Indonesia tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting nasional adalah 30,8%. Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai lokus nasional stunting pada tahun 2019. Prevalensi stunting di daerah Kabupaten Bantul menurut hasil Riskesdas tahun 2018 adalah sebesar 9,73%. Upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan prevalensi stunting salah satunya dengan kegiatan konvergensi lintas sektoral melalui intervensi spesifik dan sensitif. Komitmen politik dan koordinasi menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi penanggulangan stunting di Kabupaten Bantul. Analisis stakeholder diperlukan untuk menganalisis informasi kualitatif dalam mengidentifikasi stakeholder, dan mengetahui wawasan para aktor terhadap posisinya yang berguna dalam mengembangkan kebijakan, dalam hal ini kebijakan penanggulangan stunting. Tujuan: Untuk mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dan mengetahui wawasan/pengetahuan, peran dan posisi stakeholder dalam kebijakan penanggulangan stunting di kabupaten Bantul. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus. Informan penelitian ada 8 stakeholder dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kabupaten Bantul yang terlibat dalam kebijakan. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan pemanfaatan dokumen/laporan-laporan kegiatan stunting. Hasil: Stakeholder yang terlibat pada penangulangan stunting di Kabupaten Bantul stakeholder berdasarkan hasil identifikasi ada tujuh belas (17) yang terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintahan dan kerjasama dengan beberapa pihak akademisi. Pengetahuan stakeholder dalam memahami persoalan stunting cukup baik, namun wawasan yang lebih luas diperlukan, agar proses intervensi terintegrasi dengan baik. Peran yang telah dijalan dari stakholder sesuai dengan Perbup No.72 Tahun 2019, masih ada permasalahanya yaitu kurangnya proses koordinasi dan komunikasi antar lintas OPD yang tidak berjalan dengan baik. Bentuk dukungan setiap stakeholder berbeda-beda, karena persoalan keterbatasan sumber dari pendanaan dan kualitas komitmen yang dimiliki. Kesimpulan: Pengetahuan atau wawasan yang dimiliki stakeholder dalam kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten bantul mempengaruhi kualitas peran, komitmen serta bentuk dukungan, pendanaan dan sumber daya. Tidak adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis di dalam kebijakan membuat sistem koordinasi dan sisten komunikasi yang baik antar stakholder menjadi hambatan pelaksanaan proses implementasi.

Background: Stunting is still one of the nutritional problems in Indonesia. Data from the Indonesian Ministry of Health's Riskesdas results in 2018 showed the national stunting prevalence was 30.8%. Bantul Regency was designated as the national locus of stunting in 2019. The prevalence of stunting in the Bantul Regency from the results of Riskesdas in 2018 was 9.73%. Programs have been made by the Bantul district government to reduce the prevalence of stunting, one of which is by cross-sectoral convergence activities through specific and sensitive interventions. Political commitment and coordination are obstacles in implementing stunting prevention in Bantul Regency. Stakeholder analysis is needed to analyze qualitative information in identifying stakeholders, and knowing the insights of the actors on their positions that are useful in developing policies, in this case stunting prevention policies. Objective: To identify the stakeholders involved and gain insight/knowledge, roles and positions of stakeholders in stunting prevention policies in Bantul district. Methods: This study uses a qualitative descriptive method, using a case study approach. The research informants included eight (8) stakeholders from the Regional Government Organizations (OPD) of Bantul Regency who were involved in the stunting policy. Data collection uses in-depth interviews, and the utilization of stunting activity documents/reports. Result: There are seventeen (17) stakeholders involved in stunting prevention in Bantul Regency, based on the identification results, there are seventeen (17) consisting of various local government organizations (OPD) and collaboration with several academics. Stakeholder knowledge in understanding stunting is quite good, but broader knowledge is needed so that the intervention process is well integrated. The role that has been carried out by stakeholders is in accordance with Perbup No. 72 tahun 2019, but there are still problems, the lack of coordination and communication processes between OPDs that do not go well. The support of each stakeholder on the policy is different, due to the problem of limited sources of funding and the quality of the commitments Conclusion: Knowledge or insight possessed by stakeholders in stunting prevention policies in Bantul Regency affects the quality of roles, commitments, support, funding and resources. The absence of implementation and technical guidelines in the policy makes the coordination system and communication system between stakeholders an obstacle in the implementation of the implementation process.

Kata Kunci : Stakeholder, stakeholder analysis, stunting prevention policy, Bantul Regency