Proses Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah)

KARISA PUTRI R, Dr. Hariyanto, S.H. M.Kn.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetuk palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini mengubah beberapa peraturan yang telah ada di Indonesia, salah satunya adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Proses pendirian perseroan terbatas menjadi salah satu bagian yang diubah melalui UU Cipta Kerja ini karena diharapkan dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui peningkatan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Maka dari itu, terdapat beberapa ketentuan baru dan juga dibentuklah sebuah badan baru khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki persyaratan dan permodalan minimum yaitu perseroan perorangan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah proses pendirian perseroan terbatas yang berubah setelah adanya UU Cipta Kerja di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk mengkaji perilaku masyarakat yang bertujuan untuk menelaah proses pendirian perseroan terbatas pasca adanya UU Cipta Kerja. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Melalui penelitian deskriptif ini, penulis berusaha untuk menggambarkan atau menjelaskan objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian perseroan perorangan yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil cukup dilakukan secara online dengan surat pernyataan pendirian yang dibuat oleh pendiri tanpa perlu adanya akta notaris. Pernyataan Pendirian didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui SABH. Berbeda halnya dengan pendirian perseroan biasa yang tetap harus didirikan menggunakan akta pendirian dari notaris yang berbahasa indonesia. Akta pendirian perseroan harus didaftarkan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum yang dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH.

The House of Representatives has rattled the hammer to mark the passage of the Omnibus Law on the Job Creation into law. Job Creation Law changes several existing regulations in Indonesia, including Limited Liability Companies Law. The process of establishing a limited liability company is one part that is changed through the Job Creation Law because it is expected to be a stimulus to improve the national economy through increasing ease of doing business for the community. It is necessary to establish a new type of business, especially for micro and small enterprises which have minimum requirements and capital of an individual limited liability company. This study aims to examine the process of establishing a limited liability company that changed after the existence of the Job Creation Law in Indonesia. This research is a normative-empirical juridical research through literature studies and interviews to examine the behavior of the community which aims to examine the process of establishing a limited liability company after the existence of the Job Creation. This research is descriptive in nature to accurately describe the characteristics of a particular individual, condition, or group. Through this descriptive research, the author tries to describe or explain the object under study in accordance with what it is, by systematically describing the facts and characteristics of the object being studied appropriately. The results of the study indicate that the establishment of an individual company aimed at micro and small business actors is sufficient to do online with a statement of establishment made by the founder without the need for a notary deed. The statement of establishment is registered by filling in the form filled out by the founder electronically through the SABH. Unlike the case with the establishment of an ordinary company, it must still be established using a deed of establishment from a notary in Indonesian. The deed of establishment of the company is then registered to obtain a Ministerial Decree regarding the legalization of a legal entity which is carried out by the applicant through a notary by filling in the establishment form electronically through the SABH.

Kata Kunci : UU Cipta Kerja, Perseroan Terbatas, Usaha Mikro dan Kecil, Kemudahan Berusaha