Closing The Gaps: Expanding Jaminan Kehilangan Pekerjaan Coverage to Indonesia's Informal Workers

AGUNG HARI CAHYONO, Dr. Muhammad Najib

2022 | Tesis | MAGISTER SOSIOLOGI

Krisis yang disebabkan oleh COVID-19 sekali lagi memperlihatkan kerentanan lebih dari 77 juta pekerja Indonesia yang menggantungkan mata pencahariannya di ekonomi informal. Pekerja sektor informal di Indonesia terdiri atas perempuan, pekerja dengan tingkat pendidikan rendah, kelompok berpenghasilan rendah, dan orang-orang yang tinggal di daerah tertinggal yang bekerja di luar jangkauan peraturan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, serta pengawasan dan pengakuan hukum dari pemerintah. Studi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali dialog kebijakan dan mendukung pengembangan respons kebijakan yang efektif untuk memperluas manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang paling rentan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan "What's the Problem Represented to be?" (WPR) oleh Bachi untuk mempersoalkan mengapa kebijakan pemerintah mengecualikan pekerja informal dari perlindungan jaminan sosial yang bersifat wajib. Tinjauan pustaka naratif dilakukan untuk menganalisis kebijakan JKP di tengah keterbatasan bukti statistik dan data kualitatif mengenai asuransi pengangguran, dan masih terlalu dini untuk mengukur keberhasilan program terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun menantang, merancang dan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja informal dapat dicapai dengan memanfaatkan fitur khas yang sudah tersedia di Indonesia dengan melakukan beberapa modifikasi. Kartu Prakerja dapat dimodifikasi sebagai bantuan pengangguran dengan manfaat tunjangan tetap yang dikombinasikan dengan pelatihan dan layanan penempatan kerja sebagai solusi jangka pendek. Sementara itu, untuk jangka panjang, desain JKP dapat dipertahankan dengan melakukan reformasi seperti memisahkan kelayakan manfaat dari status pekerjaan, pemberian subsidi dari pemerintah untuk membiayai pekerja informal dengan mensinergikan berbagai skema bantuan sosial yang telah ada dan memberlakukan mekanisme pemungutan iuran yang fleksibel. Terlepas dari rekomendasi utama tersebut, penulis juga mengakui pentingnya meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada dan mengembangkan layanan terpadu satu pintu untuk menyediakan basis data ketenagakerjaan yang lebih akurat dan komprehensif yang mencakup pekerja informal untuk menegakkan rekomendasi ini.

The crisis caused by COVID-19 has once again exposed the vulnerability of more than 77 million Indonesian workers who depend on livelihood in the informal economy. Informal sector workers in Indonesia represent women, low educational attainment, low-income groups, and people who live in disadvantaged areas who work outside the reach of labour regulation, social protection and any legal supervision and recognition from the government. This study aims to reinvigorate policy dialogue and support the development of effective policy responses to extend the benefits of Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) for the most vulnerable workers in Indonesia. As such, this research employs the policy analysis approach "What's the Problem Represented to be?" (WPR) by Bacchi to problematise why the government policy excluded informal workers from any statutory social security protection. A narrative literature review was conducted to analyse the JKP policy amidst limited statistical and qualitative evidence regarding unemployment insurance, and it is too early to measure the program's success on employment in Indonesia. It argues that although it is challenging, designing and providing social protection for informal workers can be accomplished by taking advantage of the distinctive features already available in Indonesia by carrying out several reforms. The Kartu Prakerja can be modified as flat-benefit unemployment assistance combined with training and employment placement services in the short term. Meanwhile, in the long term, the JKP design can be maintained by taking out reforms such as disentangling benefit eligibility from employment status, the provision of subsidies from the government to finance informal workers through synergistic social assistance and providing flexible collection premium mechanisms. Apart from these main recommendations, the author also acknowledges the importance of improving the existing Unified Database System and developing one-stop integrated services to provide a more accurate and comprehensive labour database covering informal workers to enforce these recommendations.

Kata Kunci : informal workers, unemployment, unemployment insurance