Manajemen Konflik Pengelolaan Pertambangan Emas Legal Dan Ilegal Di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat

RAIS, Dr. Subando Agus Margono, M.Si.

2022 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen konflik tambang emas dikelola di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. Penelitian menjadi penting dilakukan sebagai sebuah upaya untuk mendorong keberpihakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam mineral emas. Pada umumnya, kegiatan pertambangan emas memberikan dampak yang positif bagi perubahan kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi pertambangan emas baik yang ilegal (tidak memiliki izin) maupun yang legal (memiliki izin IUP). Diawali dengan pemetaan konflik untuk mengetahui penyebab konflik yang terjadi antara masyarakat dengan penambang yang memiliki izin dan tanpa izin, antara penambang ilegal dengan pemerintah. Pemetaan konflik juga bisa mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tambang emas di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemetaan konflik Otomar J. Bartos dan Paul Wehr (Wehr dan Bartos). Terdapat 7 (tujuh) indikator yang dibahas di teori pemetaan konflik Wehr dan Bartos. Hasil dari pemetaan konflik ini yaitu Pertama, konflik bermula sejak munculnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. MGK bekerja sama dengan pemodal dari luar di lahan milik masyarakat dan tambang emas illegal di luar IUP telah berlangsung sejak tahun 2010 di Gampong Lancong. Kedua, aktor yang terlibat yaitu masyarakat pemilik lahan, PT. MGK, aparat pemerintah gampong di dalam wilayah IUP PT. MGK dan di luar IUP PT. MGK, Ketiga, yaitu sebab konflik karena PT. MGK tidak adil dalam penetapan sistem bagi hasil dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak PT.MGK dan pemilik lahan di luar wilayah IUP PT.MGK yang didukung oleh pemodal dari luar wilayah Kecamatan Sungai Mas. Keempat, tujuannya yaitu agar PT. MGK dapat bersikap adil dalam kerjasama bagi hasil, aparat pemerintah gampong bersikap netral serta adanya legalitas pertambangan rakyat. Kelima, yaitu dinamika konflik yang terjadi 7 (tujuh) kali konflik tahun 2020-2021 di wilayah IUP PT. MGK (legal) dan 5 (lima) kali konflik tahun 2020-2021 di luar wilayah IUP PT.MGK (ilegal). Keenam, yaitu bentuk positif, reklamasi bekas tambang di wilayah IUP PT. MGK telah mulai dilakukan, pengawasan tambang emas ilegal oleh aparat kepolisian serta adanya sumbangan yang diberikan kepada gampong dari penambang emas legal maupun ilegal. Ketujuh, yaitu perlu adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk pembentukan koperasi pertambangan rakyat agar masyarakat lebih memiliki akses terhadap sumber pendapatan dari tambang emas. Pengelolaan manajemen konflik oleh pihak yang berkonflik sebenarnya telah dilakukan oleh para pihak yang terlibat baik dalam IUP PT. MGK maupun di luar IUP PT. MGK, namun masih bersifat temporer dan belum menyentuh pada penyelesaian konflik. Perlu adanya pendekatan dan strategi manajemen konflik yang tepat untuk penyelesaian konflik secara bekelanjutan.

This study aims to determine how gold mining conflict management is managed in Sungai Mas District, West Aceh Regency. It is important to conduct research as an effort to encourage the government of West Aceh Regency to provide opportunities and opportunities for the community in managing gold mineral natural resources. In general, gold mining activities have a positive impact on changes in socio-economic conditions around gold mining locations, both illegal (not having a permit) and legal (having an IUP permit). Beginning with conflict mapping to find out the causes of conflicts that occur between the community and miners who have permits and without permits, between illegal miners and the government. Conflict mapping can also identify the actors involved in the gold mining conflict in Sungai Mas District, West Aceh Regency. The research method used is descriptive qualitative research method using primary and secondary data collection methods through interviews, observations, literature studies and documentation. In this study, the author uses the conflict mapping theory of Otomar J. Bartos and Paul Wehr (Wehr and Bartos). There are 7 (seven) indicators discussed in Wehr and Bartos' conflict mapping theory. The results of this conflict mapping are: First, the conflict started since the emergence of the Mining Business Permit (IUP) of PT. MGK cooperates with outside investors on community-owned land and illegal gold mining outside the IUP has been going on since 2010 in Gampong Lancong. Second, the actors involved are the land owner community, PT. MGK, village government officials within the IUP PT. MGK and outside the IUP PT. MGK, Third, namely the cause of the conflict because PT. MGK is unfair in establishing a profit sharing system in cooperation between land owners and PT. MGK and land owners outside the IUP PT. MGK area which are supported by investors from outside the Sungai Mas sub-district. Fourth, the goal is that PT. MGK can be fair in profit sharing cooperation, gampong government officials are neutral and there is the legality of people's mining. Fifth, namely the dynamics of conflict that occurred 7 (seven) times of conflict in 2020-2021 in the IUP PT. MGK (legal) and 5 (five) conflicts in 2020-2021 outside the IUP PT.MGK area (illegal). Sixth, namely the positive form, ex-mining reclamation in the IUP PT. MGK has been carried out, monitoring of illegal gold mines by the police and donations given to the village from legal and illegal gold miners. Seventh, namely the need for a policy from the West Aceh Regency government to form a people's mining cooperative so that the community has more access to sources of income from gold mining. The management of conflict management by the conflicting parties has actually been carried out by the parties involved both in the IUP PT. MGK and outside the IUP PT. MGK, however, is still temporary and has not touched on conflict resolution. There is a need for appropriate conflict management approaches and strategies for sustainable conflict resolution.

Kata Kunci : Tambang Emas legal dan ilegal, Aktor Konflik, Pemetaan Konflik, Manajemen Konflik