EFEKTIVITAS RESOLUSI KONFLIK AGRARIA PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : STUDI KASUS PENYELESAIAN KONFLIK TANAH PUBABU � BESIPAE KECAMATAN AMANUBAN SELATAN, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KAROLINA K H MANGGOL, Dafri Agussalim,Dr.,M.A

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta konflik pertanahan Pubabu - Besipae. Kedua, mendeskripsikan proses resolusi konflik yang telah dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Ketiga, untuk menggambarkan efektivitas resolusi konflik yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara Indepth Interview dan Brainstorming, sedangkan data sekunder diperoleh dari Studi Dokumen dan Studi Literatur. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengelompokan data terpilah, reduksi data, interpretasi data dan menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar permasalahan konflik adalah dampak pengrusakan hutan dari pelaksanaan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Konflik bereskalasi menjadi konflik agraria setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konflik belum berakhir dengan damai karena manajemen konflik destruktif diterapkan dalam penanganan konflik. Hasil penelitian lainnya yaitu, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya mengandalkan tugas dan fungsi normatif dalam penerbitan produk hukum pertanahan dan penelusuran batas tanah belum dan memaksimalkan posisi strategis yang dimiliki. Hal tersebut akhirnya menyebabkan upaya resolusi konflik lahan Pubabu � Besipae menjadi tidak efektif.

This study aims to determine the map of the land conflict of Pubabu - Besipae. Second, describe the conflict resolution process that has been carried out through the implementation of institutional duties and functions. Third, to describe the effectiveness of conflict resolution that has been implemented by the Regional Office of the National Land Agency (BPN) of East Nusa Tenggara Province.This study uses a qualitative method with a case study approach. Primary data was collected by means of In-depth Interview and Brainstorming, while secondary data was obtained from Document Study and Literature Study. Data analysis technique is done by grouping disaggregated data, data reduction, data interpretation and drawing a conclusion.The results showed that the root cause of the conflict was the impact of forest destruction from the implementation of the National Movement for Forest and Land Rehabilitation (Gerhan) program. The conflict escalated into an agrarian conflict after the issuance of the right to use Certificate on behalf of the East Nusa Tenggara Provincial Government. The conflict has not ended peacefully because destructive conflict management is applied in handling conflicts. The results of other research, namely, the Regional Office of the National Land Agency (BPN) of East Nusa Tenggara Province only relies on normative duties and functions in issuing land law products and tracing land boundaries and maximizing their strategic position. This eventually led to the ineffectiveness of the Pubabu � Besipae land conflict resolution efforts.

Kata Kunci : Konflik Pubabu � Besipae, Konflik Tanah, Efektivitas Resolusi Konflik / Pubabu�Besipae Conflict, Land Conflict, Effectiveness of Conflict Res