Laporkan Masalah

PERAN UPT PENGELOLAAN KAWASAN MALIOBORO TERHADAP PENYELENGGARAAN PARIWISATA KAWASAN MALIOBORO PASCA INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36/INSTR/2021

Dwiyan Risdianto, Rizky Septiana Widyaningtyas S.H., M.Kn.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penyebaran COVID-19 yang masif sehingga menimbulkan keadaan darurat kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam InGub DIY 36/INSTR/2021 dan strategi yang ditetapkan oleh UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro dalam mengelola pariwisata kawasan malioboro pasca diterbitkannya InGub DIY 36/INSTR/2021. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan hasil penelitian. Jenis penelitian ini merupakan normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Responden dan Narasumber dengan cara wawancara sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh dua kesimpulan. Pertama, InGub DIY 36/INSTR/2021 dalam konteks instrumen pemerintahan berkedudukan sebagai peraturan kebijakan. Implikasi yuridis dari InGub DIY 36/INSTR/2021 berupa pembatasan kapasitas maksimal, pembatasan jam operasional, penerapan ketat protokol kesehatan, dan penerapan sanksi. Kedua, Strategi yang ditetapkan UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro dalam mengelola pariwisata kawasan malioboro pasca diterbitkannya InGub DIY 36/INSTR/2021 diejawantahkan dalam program Gumaton yang terdiri dari memperketat protokol kesehatan, mengubah pola jaga 141, dan patroli daftar harga makanan di warung makan sepanjang Malioboro.

The massive spread of COVID-19 has created a health emergency. The purpose of this study was to find out and analyze the juridical implications of the imposition of restrictions on community activities as stated in the InGub DIY 36/INSTR/2021 and the strategies set by the UPT for the Management of the Malioboro Area in managing tourism in the Malioboro area after the issuance of InGub DIY 36/INSTR/2021. The nature of this research is descriptive, which explains everything related to the research results. This type of research is normative-empirical. The types of data used are primary and secondary. Primary data were obtained from respondents and resource persons by means of interviews, while secondary data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is an interview guide. The data obtained were analyzed using qualitative methods. Based on the results of research and discussion, two conclusions are obtained. First, InGub DIY 36/INSTR/2021 in the context of a government instrument that is domiciled as a policy regulation. The juridical implications of InGub DIY 36/INSTR/2021 are in the form of limiting maximum capacity, limiting operating hours, implementing strict health protocols, and applying sanctions. Second, the strategy set by the Malioboro Area Management Unit in managing tourism in the Malioboro area after the issuance of InGub DIY 36/INSTR/2021 was embodied in the Gumaton program which consisted of tightening health protocols, changing the 141 guard pattern, and patrolling the food price list at food stalls along Malioboro.

Kata Kunci : Instrumen Pemerintahan, Peraturan Kebijakan, Instruksi Gubernur, UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro.

  1. S1-2022-377606-abstract.pdf  
  2. S1-2022-377606-bibliography.pdf  
  3. S1-2022-377606-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2022-377606-title.pdf