Laporkan Masalah

IMPLEMENTASI INOVASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL (UMK)

PUSPITA W, Wakhid Slamet Ciptono, M.B.A., M.P.M., Ph.D.;Dr. Evita Hanie Pangaribowo, M.IDEC.

2022 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Inovasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha bagi pelaku UMK telah dimulai sejak adanya kebijakan pembentukan PTSP, perizinan tunggal berupa IUMK serta disempurnakan dengan penggunaan teknologi informasi melalui implementasi sistem Online Single Submission (OSS). Pelayanan perizinan berbasis elektronik diharapkan mampu menjawab tantangan yang selama ini belum terselesaikan oleh kebijakan pendahulunya, misalnya terkait permasalahan pendataan serta rendahnya minat pelaku UMK untuk bertransformasi dari sektor informal menjadi formal melalui pendaftaran usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keefektifan implementasi kebijakan pelayanan perizinan berbasis elektronik bagi pelaku UMK berdasarkan indikator "lima tepat" yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, serta tepat proses. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatatif dengan metode pengumpulan data primer melalui wawancara secara virtual serta dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai pustaka dan sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan perizinan berbasis elektronik bagi pelaku UMK sudah berjalan cukup efektif terutama terkait keberhasilannya meningkatkan minat pelaku UMK untuk melakukan pendaftaran usaha. Data menunjukkan bahwa lebih dari 10% pelaku UMK telah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS. Sedangkan dari sisi tujuan perumusan kebijakan terkait permasalahan data, sistem OSS yang merupakan portal tunggal perizinan berusaha di Indonesia mampu menjadi penyedia data berskala nasional yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan program-program pembinaan dan pemberdayaan UMK ke depannya. Namun, kendala dalam proses implementasi kebijakan justru timbul ketika sistem OSS harus mengalami penyesuaian dan pengembangan sebagai efek dari reformasi regulasi yang masih terus dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bergegas dalam merampungkan pengembangan OSS serta harus memastikan agar sistem OSS tetap dapat menjalankan fungsinya terutama dalam pemrosesan perizinan berusaha selama proses pengembangan dilakukan.

The process of policy innovation for business licensing services for MSEs has started since the establishment of PTSP (one-stop integrated service), a single license namely IUMK (MSE registration) and enhanced by the use of information technology through the implementation of the Online Single Submission (OSS) system. Electronic-based licensing services are expected to answer challenges that have not been resolved by previous policies. For instance, scattered to database according to issuance authority and low interest of MSEs to register their business. This study aims to examine the effectiveness of electronic-based licensing service policies for MSEs according to the 'five right' indicators, such as the right policy, the right implementer, the right target, the right environment, and the right process. Employing a qualitative descriptive approach, this study uses virtual interviews as primary data and various relevant libraries and sources as secondary data. The result shows that the electronic-based licensing service policy for MSEs proven to be an effective action, especially towards its success in increasing the interest of MSEs to register their business. Data shows that more than 10% of MSEs has registered their business use OSS system. In addition, the scattered database issue now begins to unravelled. The OSS system is applying national scale single database for business registration all over Indonesia that is utilized to empower MSE development programs in the future. Unfortunatelly, the regulatory reform required adjustment in OSS system development. The OSS system development needs to be solved immediately, to overcome SMEs technical difficulty in the OSS system apllication.

Kata Kunci : policy innovation, business licensing, MSE, Online Single Submission (OSS), policy implementation