Kepatuhan Pejabat Kepegawaian dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Terpidana Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah)

AZIS MAHRUFI, SURIPTO, MA., Ph.D

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan/motivasi Pejabat Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan ketidakpatuhan dalam pemberhentian PNS terpidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang terjadi terkait pelaksanaan ketentuan pemberhentian PNS terpidana korupsi di Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Penentuan informan didasarkan pada teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) karena keyakinan, nilai, dan persepsi pejabat kepegawaian sebagai faktor predisposisi bahwa para PNS terpidana korupsi bukanlah koruptor melainkan korban sistem maka pejabat kepegawaian melakukan ketidakpatuhan dalam pemberhentian PNS terpidana korupsi. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta fasilitas manajemen kepegawaian menjadi faktor pemungkin melemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan merupakan faktor penguat terjadinya ketidakpatuhan pejabat kepegawaian karena tidak adanya tindakan korektif dari otoritas/atasan atas prosedur yang telah dilakukan pejabat kepegawaian terhadap PNS terpidana korupsi. (2) lemahnya pengawasan terhadap ketentuan pemberhentian PNS terpidana korupsi sudah berlangsung lama namun tidak ada tindakan korektif dari otoritas/atasan. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah menjadikan pengawasan sebagai langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. Untuk meningkatkan pengawasan, perlu dilakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi manajemen kepegawaian yang diinisiasi Pemerintah Pusat.

This study aims to determine the reasons/motivations of the Tegal Regency Government Personnel Officials for disobeying in the dismissal of civil servants convicted of corruption. In addition, this study also aims to determine the supervision that occurs related to the implementation of the provisions for dismissing civil servants convicted of corruption in Tegal Regency. The research method is a qualitative approach with a case study as research design. Determination of informants is based on a purposive technique. The results showed that: (1) because of the beliefs, values, and perceptions of Personnel Officials as predisposing factors that civil servants convicted of corruption were not corruptors but victims of the system, Personnel Officials did not comply with the dismissal of civil servants convicted of corruption. The non-optimal facilities and infrastructure as well as personnel management facilities are an enabling factor for the weakening of supervision. Weak supervision is a reinforcing factor in the occurrence of non-compliance by Personnel Officials because there is no corrective action from the authorities/superiors on the procedures that have been carried out by civil servants who have been convicted of corruption. (2) the lack of supervision over the provisions for the dismissal of civil servants convicted of corruption has been going on for a long time but there has been no corrective action from the authorities/superiors. Recommendations that can be given is to make supervision as a preventive measure to enforce compliance. To improve supervision, it is necessary to optimize the use of personnel management information technology initiated by the Central Government.

Kata Kunci : Ketidakpatuhan, Pengawasan, Teknologi informasi/Non-compliance, Supervision, Information technology