Analysing Indonesian Government's Resistance Towards the European Union's Renewable Energy Directive II

YASMIN ANIS MATTA, Dr. Poppy Sulistyaning Winanti

2021 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Renewable Energy Directive II (RED II) oleh Uni Eropa mempromosikan penggunaan energi dari sumber daya terbarukan dan menargetkan untuk mencapai nol emisi gas rumah kaca pada tahun 2050. Risiko perubahan penggunaan lahan tidak langsung yang rendah (ILUC) ditetapkan sebagai salah satu kriteria keberlanjutan dalam RED II, untuk memastikan produksi energi terbarukan tidak akan menyebabkan deforestasi melalui ILUC dan agar prosesnya ekologis. Kriteria tersebut akibatnya membatasi negara lain dari mengimpor minyak sawit ke UE, karena proses produksi minyak sawit sering dikatakan berbahaya secara ekologis dan merusak lingkungan. Importir minyak sawit tertinggi Uni Eropa, Indonesia, dengan tegas menolak arahan tersebut. Tesis ini berpendapat bahwa kekuatan pendorong di balik perlawanan Indonesia terhadap RED II adalah manfaat ekonomi yang besar dari kelapa sawit, dan pihak domestik yang sangat mendominasi industri minyak sawit domestik, yaitu sektor swasta dan petani kecil. Dengan demikian, analisis akan didasarkan pada keterlibatan kelompok kepentingan domestik; Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), dan Sinar Mas Group. Tesis ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif, sehingga analisisnya mengandalkan bahan tertulis seperti siaran pers resmi, artikel berita, jurnal akademik, dan buku. Sebagai kerangka teoritis untuk memandu penelitian, analisis politik dalam negeri oleh Thomas Oatley digunakan sebagai konsep yang menyoroti bagaimana politik dalam negeri membentuk kebijakan perdagangan suatu negara. Hal tersebut juga berlaku pada kasus dimana politik dalam negeri Uni Eropa tentang minyak nabati membentuk RED II yang berdampak kepada Indonesia. Temuan utama pada tesis ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit berkontribusi sekitar dua persen terhadap produk domestik bruto nasional, dan bahwa sektor swasta serta petani kecil mendukung Indonesia untuk memiliki standarisasi dan sertifikasi keberlanjutan yang solid, tetapi tidak memiliki dukungan yang konsisten dari pemerintah untuk menerapkannya.

The European Union's Renewable Energy Directive II (RED II) promotes the use of energy from renewable sources and targets to achieve zero greenhouse gas emissions by 2050. The low indirect land-use change (ILUC) risk was set as one of the sustainability criteria in the RED II, to ensure that the production of renewable energy would not cause deforestation through ILUC and therefore ecological. This restriction consequently limit other countries from importing palm oil to the EU, as the production process is often said to be ecologically harmful and detrimental to the environment. The EU's highest palm oil importer, Indonesia, firmly resists the directive. This thesis argues that the driving force behind Indonesia's resistance towards the RED II is the hefty economic benefits that palm oil brings, and the domestic parties that heavily dominate the domestic palm oil industry, namely the private sector and smallholders. As such, the analysis would be based on the involvement of the domestic interest groups; the Indonesian Palm Oil Association (GAPKI), the Association of Indonesian Palm Oil Smallholders (APKASINDO), and Sinar Mas Group. This thesis was conducted with a qualitative research approach, hence its analysis primarily relies on written materials such as official press releases, news articles, academic journals, and books. As a theoretical framework to guide the research, domestic politics analysis by Thomas Oatley was used as the concept highlights how domestic politics shapes a country's trade policy, that applies to how the EU's domestic politics on vegetable oils shapes the RED II which then affects Indonesia as a result. The primary findings suggest that the palm oil industry contributes to about two percent to the national gross domestic products, and that the private sector as well as smallholders are in favour of Indonesia having a solid sustainability standardisation and certifications, but lacks consistent and firm support from the government to accomplish that.

Kata Kunci : RED II, Palm Oil, Sustainability, GAPKI, APKASINDO, Sinar Mas Group, Domestic Politics Analysis, Government of Indonesia, European Union