Laporkan Masalah

Analisis Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukoharjo

FAHMI GHOZALI, Dr. Nanang Indra Kurniawan, S.IP.,M.P.A.

2022 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Studi ini membahas tentang implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam menangani permasalahan alkohol. Alkohol merupakan salah satu komoditas penting bagi masyarakat Desa Bekonang. Peran pentingnya bahkan menjadikan Desa Bekonang sebagai Sentra Industri Kecil Alkohol. Sejak zaman kolonial Belanda, Desa Bekonang memproduksi alkohol sebagai minuman tradisional yang dikenal dengan sebutan ciu. Pihak Keraton turut berkontribusi dalam mempopulerkan ciu sebagai jamuan ketika tengah mengadakan acara. Seiring dengan perkembangannya, baik pemerintah pusat maupun daerah memutuskan pelarangan minuman beralkohol tradisional melalui regulasi yang menjadi dasar hukum kebijakan tersebut. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi pelarangan minuman beralkohol tradisional, pada kenyataannya masih terdapat penyelewengan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh pejabat pelaksana. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi naskah kebijakan, dan sumber data sekunder yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan WPR (What is the problem represented to be?) Bacchi dan indikator NATO (Nodality, Authority, Treasure, dan Organization) Hood. Pendekatan WPR bertujuan untuk menggambarkan lebih jauh representasi masalah dalam permasalahan ciu bekonang. Sementara, indikator NATO digunakan sebagai instrumen kinerja pemerintah sebagai pejabat pelaksana dalam implementasi kebijakan. Riset ini menemukan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Sukoharjo belum optimal. Peneliti mengidentifikasi ketidakoptimalan ini berdasarkan dua faktor yaitu kinerja pejabat pelaksana yang masih belum memenuhi instrumen NATO dan lemahnya Pemda dalam identifikasi masalah yang menjadi basis dokumen kebijakan. Selain itu, peneliti juga menemukan lima tantangan Pemda Sukoharjo dalam implementasi kebijakan, yaitu pola pikir masyarakat, tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar tim pengawas, serta keterbatasan wilayah tugas dan jam operasional kerja.

This study discusses the implementation of the Sukoharjo Regional Government policies in dealing with alcohol problems. Alcohol is one of the essential commodities for the people of Bekonang Village. Its crucial role has even made Bekonang Village a Center for Small Alcohol Industries. Since the Dutch colonial era, Bekonang Village has produced alcohol as a traditional drink known as ciu. The Palace also contributed to the popularization of ciu as a banquet when holding an event. Along with its development, both the central and local governments decided to ban traditional alcoholic beverages through regulations that became the legal basis of the policy. Although the government has issued rules prohibiting conventional alcoholic drinks, there are still irregularities that occur. This study aims to see the implementation of policies and the challenges faced by implementing officials. The research method used in this research is qualitative with a case study approach. Meanwhile, this research carried out data collection techniques through interviews, observation, policy texts, and relevant secondary data sources. This study uses the WPR approach. The acronym 'WPR' stands for 'What's the Problem Represented to be?'. NATO indicators (Nodality, Authority, Treasure, and Organization). This method helps the researcher develop and organize research projects by asking six related questions to foster greater engagement on the ciu bekonang issue. Meanwhile, the researcher is using NATO indicators as an instrument of government performance as implementing officials in policy implementation. This research found that the implementation of the Sukoharjo Regional Government policies was not optimal. Researchers identify this non-optimality based on two factors: the performance of implementing officials who still do not meet NATO's instruments and the local government's weakness in identifying problems that form the basis of policy documents. In addition, the researcher also found five challenges for the Sukoharjo Regional Government in implementing the policy, namely the mindset of the community, overlapping authorities, weak coordination between the supervisory team, and limited work areas and operating hours.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Representasi Masalah, Penyalahgunaan Alkohol

  1. S1-2022-414928-abstract.pdf  
  2. S1-2022-414928-bibliography.pdf  
  3. S1-2022-414928-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2022-414928-title.pdf