ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DI HADAPAN CAMAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR 555/PDT/2017/PT.BDG)

MEITHANEPA INAS B, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S. H., M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 555/Pdt /2017/PT.Bdg menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan camat dibatalkan dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum camat selaku PPAT Sementara terhadap pembatalan akta jual beli yang dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan dan alat pengumpulan data penelitian adalah melalui studi dokumen serta didukung dengan wawancara secara mendalam kepada narasumber. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah perbuatan Para Tergugat dalam kasus ini merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris yang sah. Camat Kecamatan Cilamaya Wetan sebagai PPAT Sementara menjalankan tugasnya tidak sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan mengakibatkan Akta Jual Beli yang dibuat dan diterbitkan dari awal sudah cacat hukum. Hasil penelitian kedua, bahwa sanksi yang dapat mengancam Camat sebagai PPAT Sementara yang membuat akta yang tidak sesuai dengan syarat fomil dan materiil dari prosedur atau tata cara pembuatan akta PPAT adalah sanksi perdata dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dalam bentuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

This study has two objectives, namely to find out and analyze the reasons for the judge's consideration in Decision Number 555/Pdt /2017/PT.Bdg confirming the decision of the Karawang District Court which stated that the Sale and Purchase Deed made by the Subdistrict Head was canceled and to find out and analyze the legal responsibilities of the Camat as Temporary PPAT for the cancellation of the sale and purchase deed which is declared null and void. This research is a descriptive normative juridical research. This research data uses secondary data consisting of legal materials which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method used in this research is literature study and the research data collection tool is through document studies and is supported by in-depth interviews with resource persons. The research data were analyzed qualitatively. Results and discussion shows that the actions of the Defendants, in this case, were against the law and cause harm to the Plaintiffs as legal heirs. The Subdistrict Head of Cilamaya Wetan Subdistrict as Land Deed Official (PPAT) While carrying out his duties did not comply with applicable legal rules and results in the Sale and Purchase Deed that was made and issued from the beginning is legally invalid. The results of the second study, that the sanctions that can threaten the Subdistrict Head as a Temporary PPAT who made a deed that was not in accordance with the formal and material requirements of the procedure or procedure for making a Land Deed Official (PPAT) were the civil sanction and can be held civilly responsible in the form of reimbursement of costs, compensation and interest.

Kata Kunci : Pembatalan Akta Jual Beli, Camat, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.