KARAKTERISTIK KERJASAMA INFORMAL LAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH DI KAWASAN PERDESAAN PERBATASAN PROVINSI (Studi Kasus pada Sektor Kesehatan dan Pendidikan di Kawasan Perdesaan Perbatasan Prov. Jawa Tengah dan Prov. DI Yogyakarta)

ISTI ANDINI, Dr. Eng. Ir. Ahmad Sarwadi, M. Eng, IPM; Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MUP, Ph.D; Ir. Deva F. Swasto, ST, M.Sc., Ph.D, IPM

2022 | Disertasi | DOKTOR ARSITEKTUR

Kawasan perdesaan perbatasan menghadapi tantangan pada pemenuhan layanan publik esensial karena sulitnya akses dan rendahnya populasi. Di Indonesia, layanan pubik esesnsial disediakan dengan menggunakan kriteria penyediaan yang bersifat bias kekotaan. Kawasan perdesaan perbatasan, bila dilihat dalam perspektif inward looking, bukan merupakan prioritas pengembangan karena lokasi dan aktivitasnya yang tidak strategis. Kondisi ini diperburuk dengan penggunaan pendekatan teritorialisme yang membagi wilayah layanan formal dengan menggunakan batas wilayah administrasi. Layanan yang tersedia pada satu sisi batas menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna pada sisi lain. Secara formal, tantangan ini diselesaikan melalui mekanisme kerjasama antar daerah yang membutuhkan waktu dan sumberdaya besar, sehingga tingkat efisiensi pada tingkat provinsi dan kabupaten menjadi sangat rendah. Tindak kerjasama informal yang terjadi secara lokal pada permukiman perdesaan perbatasan provinsi merupakan respon terhadap permasalahan akses layanan publik esensial yang melibatkan sejumlah modifikasi pada proses kerjasama formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kerjasama informal dilakukan dan faktor yang menjadi determinan dalam prosesnya. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian terhadap dua kasus (kasus layanan kesehatan dan kasus layanan pendidikan) menunjukkan bahwa modifikasi yang dilakukan pada berbagai level pengambilan keputusan melibatkan pelangkahan wewenang dan pembiaran yang dilakukan oleh aktor in-situ dan ex-situ pada pelaksanaan kerjasama informal lintas batas. Keputusan untuk melakukan modifikasi ditentukan oleh faktor isolasi internal kawasan perbatasan serta faktor administrasi teritorial yang gagal menyediakan layanan publik esensial secara adil dan merata. Kerjasama informal memiliki karakteristik tidak tercatat, bekerja pada ruang extrateritorial dan dengan relasi aktor hegemonik yang terbentuk pada teritori ganda dalam pelayanan publik esensial. Temuan ini merupakan kontribusi teoritik pada teori kerjasama informal yang belum terdefinisikan, mengisi gap pada relasi aktor pada teori perencanaan kolaboratif, serta mengisi gap pada teori reteritorialisasi pada kawasan perbatasan. Secara praktis, penelitian ini berkontribusi pada pergeseran paradigma pembangunan dengan memasukkan tata kelola extra-teritorial pada pengembangan kawasan perdesaan perbatasan provinsi di Indonesia.

Provincial border rural areas face challenges in fulfilling essential public services due to the difficulty of access and low population. In Indonesia, essential public services are provided using urban-biased provision criteria. Provincial border rural areas, when viewed from an inward-looking perspective, are not a development priority because of their non-strategic locations and activities. This condition is exacerbated by the use of a territorial approach that divides formal service areas using administrative boundaries. Services available on one side of the boundary become inaccessible to users on the other. Formally, this challenge is solved through an regional collaboration mechanism that requires a large amount of time and resources, thus the level of efficiency at the provincial and district levels is very low. Informal collaboration action that occurs locally in rural settlements on provincial border are a response to the problem of access to essential public services that involve a number of modifications to the formal collaboration process. This study aims to identify how informal collaboration is carried out and the factors that determine it in the process. By using a case study approach, research on two cases (the case of health services and the case of education services) shows that the modifications made at various levels of decision-making involve the exercise of authority and omission by in-situ and ex-situ actors in the implementation of cross-border informal collaboration. The decision to make modifications is determined by the internal isolation factor of the border area as well as the territorial administration factor which fails to provide essential public services in a fair and equitable manner. Informal collaboration has the characteristics of being undocumented, working in extraterritorial spaces, and with relations with hegemonic actors that are formed in multiple territories in essential public services. This finding is a theoretical contribution to the theory of informal collaboration that has not been defined, fills the gap in actor relations in the collaborative planning theory, and fills the gap in the theory of reterritorialization in border areas. Empirically, this research contributes to a paradigm shift in development by incorporating extra-territorial governance in the development of rural areas on provincial borders in Indonesia

Kata Kunci : kerjasama informal antar daerah, perdesaan perbatasan provinsi, layanan publik esensial