Tunda Pilkada: Apakah Advokasi Digital Berhasil Mempengaruhi Proses Pembuatan Kebijakan?

FIRDA AULIA, Dr. Bevaola Kusumasari, S.I.P., M.Si.

2021 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Advokasi digital menjadi penelitian yang sedang berkembang dan menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam terkait aktor, proses, dan efektivitas advokasi digital pada kasus penundaan pilkada serentak yang dilakukan aksi kolektif melalui pemanfaatkan tagar di Twitter. Penulis berargumen bahwa meskipun media sosial dapat memudahkan aktivitas advokasi, namun nyatanya tidak semua advokasi digital dapat memberikan efektivitas dalam mempengaruhi proses kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran dengan menggabungkan pendekatan analisis jejaring sosial untuk memetakan aktor dan pendekatan analisis isi pesan secara kualitatif untuk menganalisis model advokasi berbasis media sosial serta mengidentifikasi kegagalan dari advokasi digital. Hasil temuan penelitian menemukan bahwa aksi kolektif digerakkan oleh individu, bukan kelompok advokasi. Kemudian, penelitian juga membuktikan bahwa penggunaan tagar efektif dalam menjangkau publik, membangun koneksi, dan memobilisasi publik. Terakhir, penelitian ini berhasil menemukan kegagalan advokasi digital yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang datangnya dari internal dan eksternal aksi kolektif.

Digital advocacy is a growing and interesting area of research. This study aims to analyze the actors, processes, and effectiveness of digital advocacy regarding the postponement of the local elections in Indonesia carried out by collective action using Twitter hashtags. The author argues that despite social media facilitating advocacy, not all digital advocacies provide effectiveness in influencing public policy process. This study uses mixed research methods by combining a social network analysis approach to identify the actors. Hence, this study uses a qualitative content analysis approach to analyze social media-based advocacy models and identify failures from digital advocacy. The research findings found that collective action was driven by individuals, not advocacy groups. Furthermore, research also proves that the use of hashtags is effective in reaching, building connections in public, and mobilizing. Finally, this study succeeded in finding the failure of digital advocacy caused by various factors that came from internal and external collective action.

Kata Kunci : Advokasi Digital, Proses Pembuatan Kebijakan, Analisis Jejaring Sosial, Analisis Isi, Tunda Pilkada Tahun 2020 / Digital Advocacy, Policy Making Process, Social Network Analysis, Content Analysis, Tunda Pilkada Tahun 2020