Pengembalian Kerugian Negara Yang Timbal Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugat Perdata (Studi Kasus Putusan No.02/PDT.G/2010/PN.DPK)

SILVIYA TAKTANAWATI, Herliana SH, M.Com.Law., Ph.D

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Kejaksaan R.I dalam upaya pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata terhadap ahli waris karena terdakwa meninggal dunia pada perkara No. : 02/PDT.G/2010/PN.DPK serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi upaya pengembalian kerugian negara dimaksud. Penelitian dilakukan dengan cara menggabungkan antara penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder baik berupa bahan hukum primair, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier lalu dilanjutkan dengan data primair yang diperoleh langsung di lapangan dengan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara.. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas. Hasil Penelitian diketahui bahwa peran Kejaksaan R.I telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 28.307.794.247,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Kejaksaan R.I melalui Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan perdata dengan pokok perkara telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdata. Dasar dan alasan gugatan yaitu Pasal 34 Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun faktor yang mempengaruhi upaya pengembalian keuangan negara yaitu : Faktor pendukung terdiri dari pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Jaksa Agung R.I selaku Jaksa Pengacara Negara menjadikan Jaksa Pengacara Negara berperan aktif dalam mengembalikan kerugian negara dalam perkara ini, bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat maupun keterangan saksi dapat mendukung pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara kesemuanya dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, Tim Jaksa Pengacara Negara yang sangat kompak, sinergitas yang baik antara Jaksa Pengacara Negara dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, ada pula faktor penghambat terdiri dari : para tergugat melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga pelaksanaan putusan atas gugatan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan peran Jaksa Pegacara Negara terbatas karena dalam perkara ini hanya dapat melakukan upaya pengembalian kerugian negara setelah adanya pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum. Gugatan secara perdata untuk mengembalikan kerugian Negara yang dilakukan Kejaksaan R.I sejalan pula dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU-PA).

The purpose of this thesis research is to find out and analyze the role of the Indonesian Attorney General's Office in an effort to recover state losses arising from criminal acts of corruption through a civil lawsuit against the heirs because the defendant died in case number : 02/PDT.G/2010/PN.DPK and to find out and analyze the factors that influence the effort to recover the state losses in question. The research was carried out by combining normative legal research or library law research with empirical legal research, namely research that focuses on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then continued with primary data obtained directly in the field using a collection tool. data in the form of interview guidelines. The data obtained were analyzed qualitatively, which is an analysis of data that does not use numbers, but provides descriptions (descriptions) in words on the findings and therefore prioritizes the quality/quality of the data and not quantity . The results of the study found that the role of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia was carried out in accordance with applicable regulations and succeeded in recovering state losses of Rp. 28,307,794,247,- (twenty eight billion three hundred seven million seven hundred ninety four thousand two hundred forty seven rupiah). The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia through the State Attorney's Office filed a civil suit with the main point of the case that an unlawful act violated Article 1365 of the Civil Code. The basis and reasons for the lawsuit are Article 34 of the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The factors that affect efforts to restore state finances are: Supporting factors consist of the delegation of case files carried out by the Public Prosecutor at the Corruption Eradication Commission to the Attorney General of the Republic of Indonesia as the State Attorney Attorney making the State Attorney's Attorney an active role in returning state losses in this case, evidence - the evidence submitted by the Plaintiff in the form of documentary evidence and witness statements can support the main points of the lawsuit filed by the State Attorney, all of which are taken into consideration by the judge in making a decision, a very compact team of State Attorneys, good synergy between the State Attorney General and the Eradication Commission Corruption. In addition, there are also inhibiting factors consisting of: the defendants made appeals and cassation efforts so that the implementation of the decision on the lawsuit took a long time and the role of the State Attorney was limited because in this case he could only make efforts to recover state losses after the transfer of files. case of the Public Prosecutor. A civil lawsuit to restore state losses carried out by the Indonesian Attorney General's Office is also in line with the Asset Confiscation Bill (RUU-PA).

Kata Kunci : kerugian negara, gugat percata