KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

BAMBANG, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran dan dinamika formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta prospek mengenai kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dan/penghinaan dalam peraturan perundang-undangan di masa mendatang dalam upaya pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung data primer.Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer berupa wawancara. Proses analisis data menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan: pertama, dasar pemikiran perlunya pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam undang-undang ITE pada secara umum diusulkan secara tiba-tiba oleh pemerintah dengan kata lain dapat disebut sebagai pasal titipan karena pasal pencemaran nama baik baru diketahui ada dan tercantum di dalam UU ITE pada saat UU tersebut telah disahkan tanpa ada dasar pertimbangan sebelumnya. Kedua, dinamika kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam undang-undang ITE mengalami perkembangan dan perubahan melalui judicial review dan revisi UU ITE mulai dari penjelasan terhadap redaksional, sampai adanya pengurangan sanksi dan mengganti dari delik biasa menjadi delik aduan Ketiga. Ketentuan tindak pidana pencemaran nama baik dan/penghinaan perlu dilakukan revisi agar memiliki batasan yang jelas dan tegas sebagai implementasi terhadap asas legalitas, serta tidak lagi merujuk pasal 310 dan 311 KUHP yang merupakan pasal peninggalan belanda yang bersifat subyektif dan karet tersebut sehingga dalam revisi UU ITE perlu dilakukan penyesuaian dengan RKUHP, kemudian dalam penjatuhan sanksi, agar sarana pidana menjadi pilihan terakhir (Ultimum Remedium) dan harus ditegaskan bahwa penegak hukum wajib melakukan mediasi penal antara korban dan pelaku untuk mencapai perdamaian.

This research aims to find out and analyze the rationale and dynamics of the formulation of defamation in the Information and electronic transaction act and prospects for the formulation of defamation in the future legislation as effort to renew criminal law. This research is a type of normative legal research supported by primary data. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials and primary data in the form of interviews. The process of data analysis uses the method of law approach, historical approach and conceptual approach. Data analysis was carried out qualitatively and described descriptively and prescriptively The results of the research conducted by the author can be conluded: first, the rationale for the need to regulate criminal acts of defamation in the Information and electronic transaction act in general is suddenly proposed by the government in other words it can be called a deposit article because the new defamation article is known to exist and is contained in the Information and electronic transaction act at the time the Law has been passed without any basis for prior consideration. Second, the dynamics of the policy formulation of criminal acts of defamation in the Information and electronic transaction act have developed and changed through judicial review and revision of the Information and electronic transaction act, starting from explanations for editorials, to reducing sanctions and changing from ordinary offenses to offenses for complaints. The provisions for criminal acts of defamation and/or insults need to be revised so that they have clear and firm boundaries as an implementation of the principle of legality, and no longer refer to article 310 and 311 of the criminal code, which are dutch heritage article which are subjective and rubbery, so that the revision of the Information and electronic transaction act it is necessary to make adjustment to the draf criminal kode, then in imposing sanctions, so that criminal means are the last option (ultimum remedium) and it must be emphasized that law enforcers are obliged to conduct penal mediation between victims and offender to achieve peace. Keywords: Formulation Policy, Defamation, Information and Electronic Transaction Act

Kata Kunci : kebijakan formulasi, tindak pidana pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE