Pemulangan WNI Mantan ISIS Dalam Perspektif Etika Politik Franz Magnis Suseno

BENNARTHO DENYS R, Drs. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D; Prof. Drs. Mukhtasar Syamsuddin,M.Hum., Ph.D of Arts

2021 | Skripsi | S1 FILSAFAT

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan etis yang ada pada kebijakan politik pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut yaitu menolak pemulangan WNI mantan ISIS ke Indonesia. Keputusan ini menimbulkan banyak pro kontra dalam masyarakat terutama Komnas HAM yang mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia masih belum memberikan prioritas terhadap perlindungan hak-hak kemanusiaan kepada seluruh warga negaranya. Etika politik sebagai penjamin harkat moral kebijakan termasuk pencarian orientasi normatif pada masyarakat dalam pemikiran Franz Magnis Suseno juga memiliki relevansinya dengan permasalahan ini. Fungsi etika politik yaitu mempertanyakan suatu faktisitas normatif etis baik dalam negara, hukum, ideologi bahkan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki legitimasi moral kebijakan pemerintah Indonesia yang menolak pemulangan WNI mantan ISIS melalui konsep etika politik Franz Magnis Suseno. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan pada permasalahan aktual dan proses penelitian dilakukan melalui studi pustaka. Data penelitian diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita, hasil seminar publik, dan penelitian lain dengan topik terkait. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini di antaranya yaitu interpretasi, induksi dan deduksi, koherensi intern, holistika, kesinambungan historis, dan heuristika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia menolak pemulangan WNI mantan ISIS tidak memiliki legitimasi kuat baik dari segi hukum, HAM, dan etis. Pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia menolak pemulangan WNI mantan ISIS ternyata juga dapat berimplikasi pada pencarian nilai dasar orientasi normatif masyarakat apabila mengacu pada konsep etika politik Franz Magnis Suseno. Selain itu kebijakan pemerintah Indonesia menolak pemulangan WNI mantan ISIS dinilai masih belum memiliki prioritas terhadap perlindungan HAM dan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang dikaji dalam konsep etika politik Franz Magnis Suseno.

This research is motivated by ethical problems that exist in the political policies of the Indonesian government. The policy is to refuse the repatriation of former ISIS citizens to Indonesia. This decision caused many pros and cons in society, especially Komnas HAM which criticized the Indonesian government's policy of not giving priority to the protection of human rights for all its citizens. Political ethics as a guarantor of the moral value of policies including the search for a normative orientation to society in Franz Magnis Suseno's thought also has relevance to this problem. The function of political ethics is to question ethical normative facticity in the state, law, ideology, and even society. This study aims to investigate the moral legitimacy of the Indonesian government's policy of refusing the repatriation of former ISIS citizens through the concept of political ethics by Franz Magnis Suseno. This research is qualitative research based on actual problems and the research process is carried out through a literature study. Research data are taken from various sources such as books, journals, news, results of public seminars, and other research with related topics. The data analysis used in this study includes interpretation, induction and deduction, internal coherence, holistic, historical continuity, and heuristics. The results show that the Indonesian government's policy of refusing the repatriation of former ISIS citizens does not have strong legitimacy in terms of law, human rights, and ethics. The influence of the Indonesian government's policy of rejecting the repatriation of former ISIS citizens can also have implications for the Search for the basic values of the normative orientation of society when referring to the concept of political ethics by Franz Magnis Suseno. In addition, the Indonesian government's policy of refusing the repatriation of former ISIS citizens is considered to still have no priority for the protection of human rights and human values as studied in the concept of political ethics by Franz Magnis Suseno.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, WNI, ISIS, Etika Politik, Franz Magnis Suseno