PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA PAILIT DARI RAMPASAN NEGARA KARENA PUTUSAN PENGADILAN

THEOFILUS HENDRA LIM, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Harta debitor pailit yang telah ditetapkan pailit menjadi terhambat dalam proses pemberesan dan pembagiannya oleh kurator karena ada penyitaan oleh penyidik yang berujung pada barang sitaan tersebut dirampas oleh negara karena putusan pengadilan. Perlindungan hukum terhadap harta pailit dari rampasan negara karena putusan pengadilan merupakan inti dalam pembahasan dalam tesis ini. Penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan penelitian empiris untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan dengan wawancara terhadap responden yaitu Kejaksaan, Kurator, dan Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian kedua data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif menggunakan pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam melindungi harta pailit dari rampasan negara karena putusan berdasarkan keadilan dan kebenaran dengan bentuk perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. Peran kurator dalam melindungi harta pailit dari rampasan negara karena putusan pengadilan menjadi dua sesi yaitu sebelum dan sesudah ada putusan pengadilan tentang dirampasnya harta pailit. Penerapan norma perlindungan hukum terhadap harta pailit dari rampasan negara dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Jkt.Pst sudah diterapkan yang terlihat dari putusan yang mengembalikan harta pailit yang dirampas oleh Putusan Pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor 425 sampai dengan 429/Pid.Sus/2017/PN Dpk kesemuanya tertanggal 11 Desember 2017 kepada kurator untuk dibagikan kepada para kreditor.

The process of settlement and distribution by the curator of debtor assets that have been declared bankrupt is hampered due to confiscation by investigators which leads to confiscation by the state due to court decisions. Legal protection of bankrupt assets confiscated by the state due to court decisions is the core of this thesis discussion. This study combines two types of research, namely normative research to obtain secondary data through library research and empirical research to obtain primary data through field research with interviews of respondents, such as the Prosecutor, Curator, and Court Judge at the Commercial Court at Central Jakarta District Court, then both data were analyzed by qualitative analysis using a juridical approach. Based on the results of the research, it is concluded that the law that protects bankrupt assets from state confiscation is based on justice and truth with preventive and repressive forms of legal protection. The role of the curator in protecting bankrupt assets from state confiscation due to court decision regarding the confiscation of bankrupst asset. The norm of legal protection against the confiscation of bankrupt assets by the state has been applied in Decision Number 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Jkt.Pst, this can be seen from the decision to return bankrupt asset that have been confiscated based on the Depok Criminal District Court Decisions Number 425 to 429/Pid.Sus/2017/PN Dpk dated December 11, 2017 to the curator to be distributed to creditors.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Harta Pailit, Harta Rampasan