KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEADAAN BAHAYA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

AGUS ADHARI, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum; Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

2022 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

INTISARI Permasalahan konseptual keadaan bahaya yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 12 UUDNRI 1945 menjadi faktor penyebab diaturnya muatan keadaan bahaya secara berbeda-beda dalam empat undang-undang yaitu Perppu 23/1959, UU 24/2007, UU 7/2012 dan UU 6/2018. Perbedaan pengaturan dalam empat undang-undang tersebut berimplikasi pada empat aspek ketatanegaraan; Pertama, masalah kewenangan antara Presiden dengan Kepala Daerah; Kedua, perbedaan cara merespon ancaman bahaya; Ketiga, disparitas penerapan sanksi dalam keadaan bahaya; Keempat, masalah dalam pembatasan HAM selama keadaan bahaya. Penelitian ini bertujuan mengkaji tiga hal; a. mengenai konsep keadaan bahaya yang terkandung dalam Pasal 12 UUDNRI 1945; b. menganalisis aturan dan perkembangan keadaan bahaya dari seelum kemerdekaan hingga setelah perubahan konstitusi; c. menata konsep ideal keadaan bahaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan dokumen-dokumen sejarah dan risalah pembentukan konstitusi sebagai sumber primer yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan terkait dan dianalisis secara preskriptif. Adapun hasil dari penelitian yang disimpulkan adalah; Pertama, konsep kewenangan penanggulangan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUDNRI 1945 dapat melibatkan cabang kekuasaan lain dalam konteks checks and balances karena keadaan bahaya merupakan bagian dari rezim hukum. Kedua, lahirnya UU 24/2007, UU 7/2012 dan UU 6/2018 yang materinya beririsan dengan Perppu 23/1959 menyebabkan perluasan ancaman keadaan bahaya dalam rezim keadaan normal. Ketiga, gagasan yang diusulkan adalah merumuskan kembali Pasal 12 UUDNRI 1945 yang harus mengatur kewenangan presiden, pertanggungjawaban dan mekanisme pelibatan cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif sebagai bentuk checks and balances serta batasan waktu keadaan bahaya. Kemudian, mengatur kembali status keadaan bahaya, ancaman bahaya, organ pelaksana, mekanisme penanggulangan dan masalah jaminan HAM dalam satu undang-undang.

ABSTRACT The conceptual problem of the state of emergency that has not been regulated clearly in the Constitution becomes a factor causing the state of emergency regulated differently, namely Perppu 23/1959, Law 24/2007, Law 7/2012 and Law 6/2018. The different concepts impact four aspects of the constitutional system; First, the issue of authority between the President and the Regional Head; Second, the different ways of responding to the emergency; Third, the disparity of sanctions in a state of danger; Fourth, the problem of human rights during times of emergency. This study aims to examine three things; a. the concept of a state of emergency contained in Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; b. the rules and developments of the state of emergency in Indonesia; c. to find the ideal concept of the state of emergency. The method used in this research is library research with historical documents and treatises on the formation of the Constitution as the primary source, which is linked to related regulations and analysed prescriptively. The research results are; First, the concept of authority to deal with the state of emergency in Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia can involve other branches power in checks and balances because the state of emergency is part of the legal regime. Second, the enactment of Law 24/2007, Law 7/2012, and Law 6/2018, whose intersects with Perppu 23/1959, led to the expansion of the threat of emergency in the regular state regime. Third, the idea proposed is to reformulate Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which must regulate the president's authority, accountability, and role of legislative and judicial branches as a form of checks and balances as well as a time limit for the state of emergency. Then, rearrange the status of the state of danger, the threat of emergency, implementing organs, coping mechanisms, and human rights guarantee issues in one bill. Keyword: State of Emergency, Authority, 1945 Constitution

Kata Kunci : Kata Kunci: Keadaan Bahaya, Kewenangan, UUDNRI 1945