Laporkan Masalah

IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) GABUNGAN DI KALIMANTAN UTARA SEBELUM DAN SEMASA PANDEMI COVID-19

CRISSTY ROLLIN, Dahliana Hasan, S.H.M.Tax.Ph.D

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) gabungan di Kalimantan Utara sebelum dan semasa pandemi Covid-19 (2) Mengetahui apa yang menjadi hambatan dan kendala Majelis Pengawas Daerah (MPD) gabungan dalam melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris sebelum dan semasa Pandemi Covid-19 serta solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden dan narasumber. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pengawasan dan Pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) gabungan di Kalimantan Utara dilakukan melalui pemeriksaan tahunan sebagaimana ketentuan UUJN. Namun semasa pandemi Covid-19 pemeriksaan tahunan dilakukan satu kali dalam periode 2 (dua) tahun terhadap 1 (satu) Kota dan 2 (dua) Kabupaten. Selain itu, pemeriksaan tersebut belum menyentuh (2) dua Kabupaten dan (1) satu Notaris yang berada di Kabupaten Berau dikarenakan adanya PPKM dan terdapat notaris yang terpapar Covid-19. Pemeriksaan tahunan yang dilakukan sebelum dan semasa pandemi Covid-19 terkendala faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal sebelum pandemi Covid-19 terkait dengan luasnya Wilayah Kerja Majelis Pengawas Daerah (MPD), sedangkan faktor internal lebih mengarah pada keterbatasan dana dan meningkatnya jumlah Notaris. Sementara itu, semasa pandemi Covid-19 faktor eksternal yang lebih menonjol yaitu kebijakan Pemerintah tentang pembatasan kegiatan serta sulitnya transportasi bagai Majelis Pengawas Daerah (MPD) melakukan kunjungan, sedangkan faktor internal yaitu keterbatasan dana operasional karena perjalanan antar daerah dilakukan melalui udara dan laut di tambah dengan wajib menyertakan hasil negatif tes RT-PCR atau Negatif Rapid test Antigen.

This study aims to determine and analyze: (1) Implementation of the supervision and guidance of the joint Regional Supervisory Council (MPD) in North Kalimantan before and during the Covid-19 pandemic (2) Knowing what are the obstacles and obstacles to the joint Regional Supervisory Council (MPD) in carry out Supervision and Guidance of Notaries before and during the Covid-19 Pandemic as well as solutions to overcome the obstacles faced. The type of this research is normative juridical research and empirical juridical research. Data used. Secondary data was obtained through literature study, while primary data in this study was obtained directly from respondents and sources. All data collected were analyzed by qualitative methods. The results showed that the joint supervision and guidance of the Regional Supervisory Council (MPD) in North Kalimantan was carried out through an annual inspection as stipulated in the UUJN. However, during the Covid-19 pandemic, annual inspections are carried out once in a period of 2 (two) years against 1 (one) City and 2 (two) Regencies. In addition, the inspection has not touched (2) two regencies and (1) one notary who is in Berau Regency due to PPKM and there is a notary exposed to Covid-19. Annual inspections carried out before and during the Covid-19 pandemic were constrained by external and internal factors. External factors before the Covid-19 pandemic were related to the size of the Regional Supervisory Council (MPD) Work Area, while internal factors were more directed at limited funds and the increasing number of Notaries. Meanwhile, during the Covid-19 pandemic, the more prominent external factor was the Government's policy regarding activity restrictions and the difficulty of transportation for the Regional Supervisory Council (MPD) to visit, while the internal factor was limited operational funds because travel between regions was carried out by air and sea. with the obligation to include a negative result of the RT-PCR or testNegative Rapid Antigen test.

Kata Kunci : Pengawasan dan Pembinaan, Majelis Pengawas Daerah Gabungan, Pandemi Covid-19

  1. S2-2022-448232-abstract.pdf  
  2. S2-2022-448232-Bibliography.pdf  
  3. S2-2022-448232-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2022-448232-Title.pdf