Laporkan Masalah

PENGAWASAN TERHADAP PPAT OLEH MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAERAH DI KOTA PADANG

NILA DARA MUSTIKA, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

INTISARI PPAT sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan publik, maka pembinaan dan pengawasan kepada PPAT harus dilaksanakan secara maksimal sebagai bentuk sanksi dan perlindungan publik. Lemahnya pembinaan dan pengawasan karena Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah tidak tidak melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku, selain itu timpang jumlah PPAT di suatu daerah juga turut menjadi sebab lemahnya pembinaan dan pengawasan, hal ini sebagaimana yang terjadi di Kota Padag. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menyimpulkan proses pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah Kota Padang untuk meningkatkan kinerja PPAT dalam menjalankan kewajibannya serta mencegah tidak terjadi pelanggaran peraturan, terutama pelanggaran ringan diatur dalam pasal 10 ayat (4) huruf c PP No. 24 Tahun 2016 oleh PPAT, serta menganalisa dan menyimpulkan pelaksanaan sanksi bagi PPAT dan perlindungan publik karena pelanggaran oleh PPAT, mengacu pada asas pelayanan umum dan perlindungan publik. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, data sekunder diperoleh dari studi bahan pustaka dan data primer diperoleh dari wawancara langsung ke lapangan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan kepada responden dan narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pembinaan dan pengawasan kepada PPAT di Kota Padang oleh Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah belum maksimal sebagaimana yang diatur dalam Permen ATR No. 2 Tahun 2018, sebab tidak ada acuan teknis dan standar operasional program yang jelas. Selain itu, sanksi kepada PPAT di Kota Padang yang melakukan pelanggaran ringan tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan publik di Kota Padang belum berjalan dengan baik terkait pendaftaran tanah atau pembuatan akta autentik yang merupakan tugas dan wewenang PPAT sebagai pejabat umum.

ABSTRACT PPAT as a public official has the authority to perform public services, so the guidance and supervision of PPAT must be carried out maximally as a form of sanctions and public protection. Weak guidance and supervision because the Regional Guidance and Supervision Council does not carry out its duties according to applicable regulations, besides the unequal number of PPATs in an area is also the cause of weak guidance and supervision, this is what happened in the City of Padang. This study aims to analyze and conclude the process of implementing supervision and guidance carried out by the Regional Guidance and Supervision Council of Padang City to improve the performance of PPAT in carrying out its obligations and prevent violations of regulations, especially minor violations as regulated in Article 10 paragraph (4) letter c of PP No. . 24 of 2016 by PPAT, as well as analyzing and concluding the implementation of sanctions for PPAT and public protection due to violations by PPAT, referring to the principles of public services and public protection. This research is empirical normative research, secondary data obtained from the study of library materials, and primary data obtained from direct interviews to the field by preparing a list of questions to respondents and resource persons. This research is descriptive-analytical with qualitative methods. The results of this study conclude that the efforts to develop and supervise PPAT in the city of Padang by the Regional Development and Supervision Council have not been maximized as regulated in Permen ATR No. 2 of 2018, because there are no clear technical references and program operational standards. In addition, sanctions against PPAT in Padang City who commit minor violations are not following the provisions of the applicable laws and regulations. This shows that public protection in the city of Padang has not been running well regarding land registration or making authentic deeds which are the duties and authorities of PPAT as a public official.

Kata Kunci : PPAT, pembinaan dan pengawasan, MPPD, palayanan publik

  1. S2-2021-433323-abstract.pdf  
  2. S2-2021-433323-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-433323-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-433323-title.pdf