The Decision for U.S. Military Intervention in Libya

FADHIL HAIDAR S, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A.(IR)

2021 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Skripsi ini berusaha menjelaskan keputusan Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang di Libya melalui perspektif teori politik birokrasi. Dalam merespon revolusi Musim Semi Arab, birokrasi keamanan nasional memiliki perbedaan dalam mengelola prioritas dan kepentingan sektoral. Dalam menjelaskan logika kepentingan dan pengambilan keputusan, penelitian ini menganalisis lima birokrasi keamanan nasional yang memegang portofolio penting atas keputusan perang. Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas birokrasi keamanan nasional memilih perang. Persaingan antara Departemen Pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional, ditambah dengan intervensi dari sekutu Arab, menghasilkan rasio tiga banding satu, yang secara meyakinkan memiringkan keseimbangan untuk perang. Sebagai panglima tertinggi, Presiden Obama mengizinkan mobilisasi aset militer untuk memenuhi mandat dari Dewan Keamanan PBB. Namun, perbedaan pendapat dari Departemen Pertahanan menjadikan NATO sebagai komando terpadu untuk perang, bukan Komando Afrika AS, untuk menghemat biaya perang.

This thesis seeks to explain the decision by the United States to engage into war in Libya through the perspective of bureaucratic politics theory. In responding to the Arab Spring revolutions, the national security bureaucracies had differences in managing priorities and sectoral interests. In explaining the interests and decision-making logics, this research analyzes five national security bureaucracies that hold important portfolio over war decisions. This research finds that the majority of national security bureaucracies voted in favor of war. The rivalry between the Defense Department and the National Security Council, coupled with the intervention from Arab allies, resulted in three to one ratio, which decisively tilted the balance for war. As the commander in chief, President Obama authorized the mobilization of military assets to fulfill the mandate from the United Nations Security Council. However, the dissenting opinion from the Defense Department made NATO the unified command for the war, instead of the U.S. African Command, to limit the financials needed for war.

Kata Kunci : Decision-making; the U.S.; Libya; military intervention; bureaucratic politics.