PENYELESAIAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016

DINDA RAMADHANY, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam menilai upaya hukum keberatan berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2016 dan untuk menilai putusan dalam upaya hukum keberatan atas penetapan ganti kerugian telah memenuhi prinsip keadilan sebagai salah satu prinsip utama dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau doktrinal, dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory law) ,pendekatan kasus (case law) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan penelusuran dokumen melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian disusun dalam bentuk penulisan hukum (deskriptif). Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim dalam memeriksa upaya keberatan terlebih dahulu menilai formalitas permohonan keberatan kemudian dilanjutkan kepada substansi keberatan pemohon untuk menilai apakah pelaksanaan pengadaan tanah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku dalam pengadaan tanah. Terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim atas upaya keberatan ini cenderung kurang memenuhi rasa keadilan khususnya bagi pemohon keberatan karena hanya mempertimbangkan aspek prosedural dari pelaksanan pengadaan tanah dalam memeriksa upaya keberatan. Perlu ada perbaikan dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah agar dilaksanakan lebih komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak terkait serta adanya keterbukaan informasi khususnya bagi pemilik tanah. Upaya keberatan seharusnya menjadi sarana koreksi bilamana ditemukan kelalaian dalam proses pengadaan tanah sehingga dapat menjadi sarana untuk mewujudkan proses pengadaan tanah yang berkeadilan bagi semua pihak.

This thesis research is aiming to know the basis of the judgment assessment of the law attempt objection based on The Rule Of Supreme Court Number 3 Of 2016 and to assess the verdict in the law attempt objection to compensation it has fulfilled the principle of justice as one of the main principles in the land acquisition process for development implementation for public interest. This research uses juridical normative or doctrinal, which are using statutory law approach, case law approach and conceptual approach. Primary and secondary data collection was carried out by searching documents through library studies and interview and then compiled in the form of legal writing (descriptively). This research show that Panel of the Judges in examining the objection first assess the formality of the objection then continue with the substance of the objection to asses whether the implementation of land acquisition has been carried out in accordance with the provision of the legislation and the legal principles that applicable in land acquisition. The decision handed down by the panel of judges for this objection tends to lack a sense of justice, especially for the objection applicant because it only considers the procedural aspect of the implementation of land acquisition in examining objection. There needs to be improvement in land acquisition process in order to be implemented more comprehensively by involving related parties as well as the existence of information disclosure especially for land owners. Objection should be a means of correction if negligence is found in the land acquisition process so that it can be a means to realize fair land acquisitions process for all parties.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Keberatan, Keadilan