Laporkan Masalah

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGHINAAN KEMISKINAN (POVERTY SHAMING) DALAM HUKUM PIDANA

MUTMAINAH NUR QOIRI, Dr. Supriyadi., S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari urgensi kriminalisasi terhadap penghinaan kemiskinan (poverty shaming) dalam hukum pidana serta untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan kriminalisasi terhadap penghinaan kemiskinan (poverty shaming) dalam hukum pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian normatif. Adapun data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data tambahan. Data sekunder didapatkan dengan mengikuti petunjuk dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber ahli dalam bidang terkait. Pendekatan dalam penelitian ini dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis data yang digunakan dengan analisis preskriptif. Adapun hasil penelitian yang ditemukan penulis dapat diringkas menjadi 2 (dua) kesimpulan. Pertama, penghinaan kemiskinan (poverty shaming) yang merupakan perbuatan tercela, tidak mencerminkan Pancasila dan tidak senapas dengan nilai-nilai dalam masyarakat baik secara moral, agama, sosio kultural dan HAM, sehingga patut untuk dipidana. Penghinaan kemiskinan (poverty shaming) dikaji menurut sifat perbuatannya memenuhi kriteria dalam kriminalisasi. Penghinaan kemiskinan (poverty shaming) dalam perspektif kriteria kriminalisasi menghasilkan suatu ketetapan tentang patut dipidananya perbuatan a quo. Demikian pula, dalam upaya kriminalisasi harus memenuhi dasar-dasar penetapan perlunya suatu perbuatan untuk dapat dipidana agar tercapainya tujuan hukum untuk melindungi dan usaha menertibkan masyarakat umum. Kedua, pasal pada penghinaan kemiskinan (poverty shaming) dirumuskan secara terpisah dengan penghinaan umum dengan sifat khusus pada objek kemiskinan. Upaya ini merupakan wujud perlindungan hukum oleh negara kepada kaum marginal secara penuh kepada middle class dan/atau lower class. Formulasi kriminalisasi pada penghinaan kemiskinan (poverty shaming) dirumuskan dengan unsur-unsur yang mengandung sifat perbuatan secara objektif yang selayaknya patut untuk dicela dan dipidana. Oleh karena delik penghinaan sudah diatur dalam KUHP dan masih dipertahankan dalam KUHP baru, maka perumusan pasal penghinaan kemiskinan (poverty shaming) yang berdiri sendiri dapat menjadi pelengkap pada delik penghinaan secara khusus.

This research was aimed to identify and find out the urgency of criminalizing on poverty shaming in criminal law and also to examine and formulate criminalization policies against poverty shaming in criminal law. This research was descriptive and used normative research. The secondary data as the main data and primary data as additional data. Secondary data was obtained by following the instructions from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary data was carried out by conducting interviews with expert sources in related fields. The approach in this research was the legal approach, the case approach and the conceptual approach. Analysis of the data used prescriptive analysis. The research results found by the researcher can be summarized into 2 (two) conclusions. First, the poverty shaming which is a disgraceful act, it does not reflect Pancasila and is not in line with the values in society both morally, religiously, socio-culturally and human rights, so it deserves to be punished. The poverty shaming is examined according to the nature of the act that meets the criteria for criminalization. The poverty shaming in perspective of the criteria for criminalization results in a stipulation about whether the a quo act should be punished. Likewise, the criminalization effort must fulfill the basics of determining the need for an act to be punished in order to achieve the legal objectives to protect and bring order to the general public. Second, the article on poverty shaming is formulated separately with general insults with a special nature on the object of poverty. This effort is a form of legal protection by the state to the marginalized in full to the middle class and/or lower class. The formulation of criminalization on the poverty shaming is formulated with elements that contain the nature of an objective act that deserves to be reproached and punished. Since the offense of humiliation has already been regulated in the Criminal Code and is still being maintained in the new Criminal Code, the formulation of the article on poverty shaming which is independent can be a complement to the offense of insult in particular.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminalisasi, Penghinaan Kemiskinan, Poverty Shaming, Hukum Pidana

  1. S2-2021-448119-abstract.pdf  
  2. S2-2021-448119-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-448119-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-448119-title.pdf