Laporkan Masalah

Status Kepemilikan Tanah yang Berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan

GHASSANI IRSIA K, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, mengenai proses pelepasan kawasan hutan dengan skema permohonan parsial; dan kedua, mengenai kekuatan pembuktian Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai bukti kepemilikan tanah yang dijabarkan dalam suatu kasus Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Selain studi dokumen, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara guna memperkuat studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini secara singkat bahwa proses pelepasan kawasan hutan dengan skema permohonan parsial didahului dengan tahap pra permohonan pelepasan kawasan hutan dengan penelitian Tim Terpadu; kemudian masuk pada tahap permohonan pelepasan kawasan hutan dengan persyaratan permohonan pelepasan kawasan hutan melalui lembaga OSS; dilanjutkan dengan identifikasi dan pengawasan persyaratan; kemudian persetujuan pelepasan kawasan hutan dengan telaah teknis dan hukum; selanjutnya pemenuhan komitmen oleh pemohon pelepasan kawasan hutan; setelahnya akan terbit pelepasan kawasan hutan definitif; dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan termasuk dalam salah satu dasar penguasaan atas tanah. Pada kasus putusan pengadilan, Majelis Hakim mengakui objek sengketa merupakan bagian dari areal SK Pelepasan Kawasan Hutan, hal tersebut menguatkan kedudukan SK Pelepasan Kawasan Hutan sebagai bukti kepemilikan dan klaim yang dikuatkan dengan sertifikat hak milik sekalipun tetap dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

This research is shown to answer the problems in this study, namely: first, regarding the process of releasing forest areas with a Partial alteration (change) of forest area; and second, regarding the Legal Strength of Released Forest Areas Permit as a Proof of land ownership which describes in a case of a Court Decision which already incracht. This research uses a normative legal research. The data used in this normative legal research is secondary data. In addition to document studies, data collection was also carried out through interviews to strengthen the literature study. The results of this study briefly show that the process of releasing forest areas with a Partial alteration (change) is preceded by the pre-application stage for forest area release by the Integrated Team research; then enter the application stage for the release of forest area with the requirements for the application for the release of forest area through the OSS institution; followed by identification and monitoring of requirements; then approval for the release of forest area with technical and legal review; further fulfillment of the commitment by the applicant for the release of forest area; after that, the release of definitive forest area will be issued; and the last is monitoring and evaluation. Released Forest Areas Permit included as one of the land tenure basics. In the case of a court decision, the Panel of Judges admits that the object of dispute is part of the area of the Released Forest Areas Permit, this strengthens the position of the Released Forest Areas Permit as proof of ownership and even though there is a claims that strengthened by a certificate of ownership they are still declared to have no legal force.

Kata Kunci : Pelepasan Kawasan Hutan, Permohonan Parsial, Kekuatan Pembuktian, Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan / Released Forest Area, Partial Alteration (change), Strength of Evidence, Released Forest Areas Permit

  1. S2-2021-448109-abstract.pdf  
  2. S2-2021-448109-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-448109-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-448109-title.pdf