Laporkan Masalah

PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM MASYARAKAT (PAKEM) SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 97/PUU-XIV/2016

GIGIH WICAKSONO, Dr. Arvie Johan, S.H, M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran mengenai peran Kejaksaan RI dalam melaksanakan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta mengetahui dan merumuskan instrumen yang sesuai untuk Kejaksaan RI dalam melaksanakan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara di masa yang mendatang setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 97/PUU-XIV/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan data sekunder berupa data kepustakaan dan data primer melalui penelitian lapangan di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri guna memperoleh dengan metode wawancara terhadap responden dan narasumber, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberikan kewenangan preventif kepada Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara yang dijabarkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat dengan pola pengawasan yang intensif, persuasif, edukatif dan koordinatif. Kedua, Kejaksaan RI dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan kedepannya harus mengadopsi prinsip Due process of law, selain itu Kejaksaan RI sebagai lembaga negara harus mendorong untuk segera dilakukannya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama serta mengakomodir kepentingan para penganut aliran kepercayaan di Indonesia.

This investigation plans to distinguish and break down the reasoning with respect to the part of the Indonesian Attorney General's Office in doing management of convictions that can hurt society and the state and to recognize and detail proper instruments for the Indonesian Attorney General's Office in doing oversight of convictions that can hurt society and the state in the future after the choice is given Constitutional Court NO. 97/PUU-XIV/2016. This investigation utilizes exact regularizing research techniques utilizing optional information as library information and essential information through field research at the Attorney General's Office and the District Attorney's Office to acquire by meeting respondents and sources, then, at that point the information is broke down by clear insightful strategy. In view of the aftereffects of the exploration and conversation, it is closed as follows: First, Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office which gives preventive power to the Prosecutor's Office in the field of public request and harmony to do observing exercises for convictions that can imperil society and the state as depicted in the Attorney General's Regulation The Republic of Indonesia by building up a Coordinating Team for Supervision of Beliefs and Religious Streams in Society with an escalated, influential, educative and organizing management design. Second, the Indonesian Prosecutor's Office in doing observing exercises for convictions and strict organizations in the future should embrace the "Fair treatment of law" rule, other than that the Indonesian Attorney General's Office as a state foundation should urge quick changes to laws and guidelines by considering the Decision of the Constitutional Court Number: 97/PUU-XIV/2016 dated 7 November 2017, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights which has been approved through Law Number 12 2005 and the overall laws and guidelines to give security to strict opportunity and to oblige the interests of disciples of strict convictions in Indonesia.

Kata Kunci : Peran Kejaksaan, Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan, Aliran Kepercayaan.

  1. S2-2021-433169-abstract.pdf  
  2. S2-2021-433169-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-433169-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-433169-title.pdf