PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

PRIMA SOPHIA GUSMAN, Mailinda Eka Yuniza

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kriteria pertanggungjawaban pidana Partai Politik dan kendala penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi serta mengkaji aturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana Partai Politik dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: pertama, pertanggungjawaban pidana Partai Politik dalam tindak pidana korupsi hanya dapat dimintakan kepada Partai Politik manakala tindak pidana korupsi dilakukan untuk dan atas nama Partai Politik atau didasarkan pada mandat yang diberikan Partai Politik. Kedua, Faktor yuridis yang menghambat pemidanaan Partai Politik meliputi: belum mampunya pengaturan tentang tindak pidana korupsi menjangkau perbuatan pidana Partai Politik, terdapat benturan norma pengaturan antara korporasi dan Partai Politik, tidak semua sanksi pidana korporasi dapat diberlakukan terhadap Partai Politik. Faktor implementasi aturan yang menghambat penegakan hukum terhadap Partai Politik dalam tindak pidana korupsi meliputi: penegak hukum belum memiliki keyakinan yang kuat mengenai masuknya Partai Politik ke dalam kategori korporasi, penentuan unsur kesalahan dan kriteria pertanggungjawaban pidana, pembedaan perlakuan dalam penanganan perkara korupsi dan penentuan jenis pidana yang sesuai dengan karakteristik Partai Politik. Ketiga, pengaturan dan penerapan hukum pertanggungjawaban pidana Partai Politik dalam tindak pidana korupsi di masa datang diharapkan dapat mengakomodir Partai Politik ke dalam kategori korporasi, menambahkan kriteria kesalahan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dan penambahan pidana pokok bagi korporasi yang sesuai dengan karakteristik Partai Politik untuk mewujudkan optimalisasi penegakan hukum Parpol dalam tindak pidana korupsi dan sekaligus memberikan efek jera.

This research is intended to analyze the criteria criminal liability of political parties and constraints on law enforcement in corruption crimes as well as reviewing the rules and application of criminal liability for the future. This research uses a normative law method or literature which is legal research be conducted by way of research library material or secondary data consisting of a primary, law secondary and tertiary. As the results of the research, it is concluded: First, criminal liability of political parties in corruption offense can only be requested to political parties while corruption offense is conducted for and on behalf of a political parties or based on a mandate given a political party. Second, Juridical factors that inhibits criminal justice a political parties includes: goal not information of criminal acts of corruption reach out to act punishable a political parties, there is a clash of a norm arrangement between corporate and political parties, not all corporate criminal sanctions can be implemented against a political parties. There is a clash of a norm arrangement between corporate and political party, not all corporate criminal sanctions can be implemented against a political parties, the difficulties encountered law enforcers in error element of evidence, determination of criminal liability criteria and determination of criminal types in accordance with the characteristics of political parties. The third, regulation and application of criminal liability laws of political parties in future corruption crimes are expected to accommodate corporate categorized as political parties, added the criteria for a mistake and accountability criminal a political parties as a corporation and the addition of criminal of staple for a corporation that is in accordance with the characteristics of a political parties to realize the optimization of law enforcement political parties in corruption crimes and at the same time providing a deterrent effect.

Kata Kunci : Partai Politik, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana/ Political party, corruption offense, criminal liability