IMPLIKASI PERUBAHAN KEWENANGAN MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) DARI PERADILAN UMUM KE PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEADILAN, ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEMAFAATAN

MUHAMMAD ARDHYMAS L, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., L.LM.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai jenis-jenis dan karakteristik Tindakan Pemerintahan yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) ditinjau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan dan Implikasi Perubahan Kewenangan Mengadili Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara ditinjau berdasarkan Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan juga Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, Pada penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis secara kualitatif terhadap data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut : Pertama, Jenis-Jenis dan Karakteristik Tindakan Pemerintahan yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) ditinjau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan, dari bentuknya terdapat 2 (jenis) yaitu Tindakan Faktual yang disertai Penetapan tertulis dan yang tidak disertai Penetapan tertulis (Independent Sequence) dari sifatnya terdapat 2 (jenis) yaitu tindakan melakukan sesuatu perbuatan konkret/ (Comission) yang dapat berupa tindakan selesai atau tindakan pelaranggan aktivitas (Injuction), dan tindakan tidak melakukan sesuatu/(Omission) yang dapat berupa tindakan selesai atau tindakan yang di-ikuti (follow-up) dengan tindakan konkret. Kedua, Implikasi Perubahan Kewenangan Mengadili Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara apabila ditinjau berdasarkan Asas Keadilan dari aspek prosedural telah memberikan dampak yang positif, dapat dilihat dalam Putusan No. : 30/G/2020/PTUN-MDN, sedangkan dari aspek substansi belum memberikan dampak positif yang maksimal, dapat dilihat dalam Putusan No. : 138/G/2019/PTUN-BDG, apabila ditinjau berdasarkan Asas Kepastian Hukum dari aspek prosedural telah memberikan dampak positif, dapat dilihat dalam Putusan No. : 449/PDT/2021/PT.SBY.eCourt, sedangkan dari aspek substansi belum memberikan dampak positif yang maksimal, dapat dilihat dalam Putusan No : 138/G/2019/PTUN-BDG, dan apabila ditinjau dari Asas Kemanfaatan baik dari aspek prosedural dan substansi belum memberikan dampak positif yang maksimal, dapat dilihat dalam Putusan No. 22/G/2020/PTUN.Sby.

This study aims to examine and analyze the types and characteristics of Governmental Actions that can be sued in the State Administrative Court as Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechmatige Overheidsdaad) in terms of Legislation and Court Decisions and Implications of Changes The Authority to Adjudicate Disputes over Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad) from the General Court to the State Administrative Court is reviewed based on the principle of justice, the principle of legal certainty and the principle of benefit. This study uses a normative research method, using the Legislative Approach (Statute Approach), Case Approach (Case Approach) and also the Conceptual Approach (Conceptual Approach), the data collection technique in this study is a literature study while the data used in this study are Secondary Data. In this research, the data analysis technique used is qualitative analysis technique of secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research and discussion, it is concluded as follows: First, the Types and Characteristics of Government Actions that can be sued in the State Administrative Court as Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechmatige Overheidsdaad) are reviewed based on the Legislation and Court Decisions , from its form there are 2 (types) namely Factual Actions accompanied by a written Determination and those not accompanied by a written Determination (Independent Sequence) from its nature there are 2 (types) namely "the act of doing something concrete action"/ (Commission) which can be in the form of completed actions or the act of prohibiting the activity (Injuction), and the act of not doing something/(Omission/Inaction) which can be in the form of a completed action or an action that is followed-up with concrete actions. Second, the Implications of Changes in Authority to Adjudicate Settlement of Unlawful Acts of Disputes by Government Agencies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad) from General Courts to State Administrative Courts when viewed based on the Principles of Justice from a procedural aspect have had a positive impact, as can be seen in Decision No. : 30/G/2020/PTUN-MDN, while from the aspect of substance it has not provided a maximum positive impact, it can be seen in Decision No. : 138/G/2019/PTUN-BDG, when viewed based on the principle of legal certainty from a procedural aspect, it has had a positive impact, it can be seen in Decision No. : 449/PDT/2021/PT.SBY.eCourt, while from the substance aspect it has not provided a maximum positive impact, it can be seen in Decision No: 138/G/2019/PTUN-BDG, and when viewed from the Benefit Principle, both from the procedural aspect and the substance has not yet given maximum positive impact, it can be seen in Decision No. 22/G/2020/PTUN.Sby.

Kata Kunci : Perubahan Kewenangan Mengadili, Perbuatan Melanggar Hukum, Pemerintah