ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN STANDAR KONTRAK DALAM RANGKA PENGAWASAN PENERAPAN OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) OLEH BANK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN (PJSP)

KANIA HASLINDA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Kania Haslinda* dan Taufiq El Rahman** INTISARI Penelitian tesis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana prinsip-prinsip pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dalam rangka penerapan Open Application Programming Interface (API), dan bagaimana pengaturan penggunaan standar kontrak dan implikasi yuridisnya penerapan Open API oleh Bank Indonesia terhadap PJSP. Jenis penelitian ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan metode dan cara penulisan bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran atau analisa hukum secara jelas, sistematis, dan menyeluruh tentang penggunaan standar kontrak dalam rangka pengawasan penerapan Open API oleh Bank Indonesia terhadap PJSP. Data sekunder yang diperoleh diinventarisasi dan dianalisis secara kualitatif menjadi penelitian kemudian disusun dalam bentuk penulisan hukum (deskriptif). Hasil penelitian memaparkan bahwa pengawasan terhadap PJSP baik itu Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) maupun Penyelenggara Insfrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) oleh Bank Indonesia wajib dilakukan secara berkala, baik itu pengawasan secara tidak langsung maupun pengawasan secara langsung. Pengawasan penyelenggaraan Sistem Pembayaran menurut Peraturan Bank Indonesia 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan/atau kepatuhan. Pengawasan berdasarkan risiko memiliki fokus terhadap tata kelola yang tidak terlepas dari manajemen risiko. Menerapkan penggunaan standar kontrak kerja sama Open API oleh PJSP merupakan upaya pelaksanaan pengawasan terhadap tata kelola penyelenggara Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia. Mengenai efektifitas pengawasan Bank Indonesia terhadap PJSP dalam penggunaan standar kontrak kerja sama Open API maka Bank Indonesia menetapkan hal-hal yang seharusnya dimuat dalam kontrak kerja sama. Untuk itu Bank Indonesia dapat menetapkan pedoman pembuatan kontrak kerja sama Open API yang bertujuan untuk mengatur klausul minimum apa saja yang seharusnya dimuat dalam kontrak kerja sama itu.

Kania Haslinda* dan Taufiq El Rahman** ABSTRACT This thesis intends to seek the principles of Bank Indonesia�s supervision of Payment System Service Provider (PSSP) in context to implement Open Application Programming Interface (API), regulate the use of contract standards and Juridical Implication of Open API Implementation by Bank Indonesia on PSSP. This research uses normative legal research or legal literature research, which are written descriptively to provide a clear, systematic, and comprehensive legal overview and analysis regarding the use of contract standards in context to Open API implementation supervision by Bank Indonesia on PSSP. The secondary data obtained were recorded and then analyzed qualitatively into research compiled in the form of legal writing (descriptively). This research explains that the supervision of PSSP, both Payment Service Provider (PSP) and Payment System Infrastructure Provider (PSIP) by Bank Indonesia must be carried out periodically, in the form of indirect supervision and direct supervision. Supervision of the Payment System implementation according to Bank Indonesia Regulation 22/23/PBI/2020 concerning the Payment System, is carried out using a risk-based and/or compliance approach. Risk-based supervision focuses on governance which is inseparable from risk management. The implementation of Open API cooperation contract standards by PJSP is a form of supervision implementation over the governance of Payment System providers by Bank Indonesia. Bank Indonesia stipulates things that must be stated in the cooperation contract regarding the effectiveness of Bank Indonesia�s supervision of PJSP in Open API cooperation contract standard. Therefore, Bank Indonesia should define guidelines for Open API cooperation contract, which aims to regulate what minimum clauses should be stated in the cooperation contract. Keywords: Contract Standard, OPEN API, Payment System Service Provider

Kata Kunci : Standar Kontrak, OPEN API, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran