Laporkan Masalah

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERUBAHAN ALASAN DAN HAK AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

NENDEN AMINAH, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis (1) Makna dibalik perubahan pasal mengenai alasan dan hak akibat PHK yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, (2) Penyelesaian secara normatif dalam hal pasal yang digunakan sebagai alasan PHK dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan mendapatkan data sekunder melalui cara studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini didukung dengan wawancara terhadap narasumber dengan mempergunakan alat berupa pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan pertama, makna dibalik perubahan pasal mengenai alasan dan hak akibat PHK yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021 adalah memberikan kemudahan berusaha untuk mendorong iklim investasi. Hal ini telah mengesampingkan pemenuhan asas keadilan dan perlindungan terhadap hak pekerja sebagai subjek hukum ketenagakerjaan yang memiliki posisi yang lebih rentan secara sosial dan ekonomi. Kedua, penyelesaian secara normatif dalam hal pasal yang digunakan sebagai alasan PHK dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021 tidak sesuai dengan putusan MK mengenai uji materiil atas UU No. 13 Tahun 2003, adalah mengacu kepada ketentuan PHK yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 35 Tahun 2021 dan UU No. 2 Tahun 2004 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas hukum umum lex posteriori derogate legi priori dan asas lex specialis derogat legi generali.

The purpose of this research is to find out and analyze (1) the meaning behind the change in the article regarding the reasons and compensation for layoffs as regulated in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment, (2) Normative settlement in terms of articles used as reasons for layoffs in the Law No. 11 of 2020 and Government Regulation Number 35 of 2021 are not in accordance with the decision of the Constitutional Court. This research is a descriptive normative research. The research was conducted to obtain secondary data by means of document studies on primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research is supported by interviews with informants using a tool in the form of interview guidelines. The research data were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study show that first, the meaning behind the change in the article regarding the reasons and rights due to layoffs as regulated in Law no. 11 of 2020 and Government Regulations No. 35 of 2021 is to provide ease of doing business to encourage the investment climate. This has ruled out the fulfillment of the principles of justice and protection of workers' rights as subjects of labor law who have a more socially and economically vulnerable position. Second, normative settlement in terms of articles used as reasons for layoffs in Law no. 11 of 2020 and Government Regulations No. 35 of 2021 is not in accordance with the decision of the Constitutional Court regarding the judicial review of Law No. 13 of 2003, shall refer to the provisions for layoffs regulated in Law no. 11 of 2020, Government Regulations No. 35 of 2021 and Law no. 2 of 2004 as a positive law that applies in Indonesia. This is in accordance with general legal principles of lex posteriori derogate legi priori and the principle of lex specialis derogat legi generali.

Kata Kunci : Makna, Penyelesaian Normatif, PHK, Cipta Kerja.

  1. S2-2021-1944817-abstract.pdf  
  2. S2-2021-1944817-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-1944817-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-1944817-title.pdf  
  5. S2-2021-448171-abstract.pdf  
  6. S2-2021-448171-bibliography.pdf  
  7. S2-2021-448171-tableofcontent.pdf  
  8. S2-2021-448171-title.docx.pdf  
  9. S2-2021-448171-title.pdf