Implementasi Kebijakan Sistem Transportasi Publik (Studi Kasus: Bus Rapid Transit: Trans Jateng Purwomanggung

GAMMA ASKINA A, Dr. Ambar Widaningrum, M. A

2021 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kewajiban Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 untuk menjamin menjamin tersedianya angkutan umum dan juga tanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum kemudian mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat sistem transportasi massal sebagai pemenuhan kebutuhan transportasi masyarakat. Atas dasar kewajiban tersebut kemudian mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan sistem transportasi publik berbasis angkutan jalan berupa Bus Rapid Transit (BRT). Pada implementasi kebijakan pengembangan angkutan jalan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng pihak swasta untuk ikut dalam penyelenggaraan pelayanan trasnportasi umum BRT Trans Jateng dengan menggunakan sistem buy the services. Hadirnya kerjasama antara Pemerintah dengan Swasta pada implementasi penyediaan sistem transportasi publik diharapkan dapat menjaga kualitas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan di kantor operasional PT. Bagelen Putra Manunggal dan kantor Dinas perhubungan Jawa Tengah. Dari hasil penelitian yang dilakukan implementasi kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Bagelen Putra Manunggal sudah berlangsung dengan baik. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama ini memiliki peran masing-masing sesuai dengan karakteristik masing-masing, lalu pentingnya standar dan tujuan dalam sebuah implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya juga merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Serta terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi bagaimana kinerja dari implementasi kerjasama penyediaan layanan transportasi publik ini.

The obligations of the Regional Government as stated in Law No. 22 of 2009 and Government Regulation No. 74 of 2014 to guarantee the availability of public transportation and also the responsibility for the implementation of public transportation then encourage the Regional Government to create a mass transportation system to fulfill the transportation needs of the community. On the basis of these obligations, the Central Java Provincial Government then encourages the development of a road transportation-based public transportation system in the form of Bus Rapid Transit (BRT). In the implementation of the road transport development policy, the Central Java Provincial Government cooperates with the private sector to participate in the implementation of the Trans Jateng BRT public transportation service using the buy the services system. The presence of cooperation between the government and the private sector in the implementation of the provision of public transportation systems is expected to maintain service quality. The research method used is descriptive qualitative research. This research was chosen because it presents data in a systematic, factual, and accurate manner regarding the facts in the field. This research was conducted at the operational office of PT. Bagelen Putra Manunggal and the Central Java Department of Transportation. From the results of research conducted in collaboration with the Central Java Provincial Government and PT. Bagelen Putra Manunggal has been going well. In this study, it is explained that each party involved in this collaboration has their respective roles according to their respective characteristics, then the importance of standards and objectives in a policy implementation, the availability of resources is also an important factor in a policy implementation. And there are several supporting and inhibiting factors that affect the performance of the implementation of this cooperation in the provision of public transportation services.

Kata Kunci : Implementasi, Transportasi Publik, Public Private Partnership, Bus Rapid Transit, Trans Jateng/Implementation, Public Transportation, Public Private Partnership, Bus Rapid Transit, Trans Jateng