Assessing Indonesia's Death Penalty Policy on Drug Trafficking; the Bali Nine Case

CAROLINE FORTUNA E S, Drs. Usmar Salam, MIS

2021 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Perang terhadap narkoba telah secara aktif diadvokasi oleh pemerintah Indonesia selama satu dekade terakhir, dalam memerangi maraknya kasus pelanggaran narkoba di Indonesia. Diyakini bahwa dengan menjatuhkan hukuman mati kepada pelakunya, pemerintah dapat mencapai tujuan efek jera bagi orang lain. Tesis ini meyakini bahwa signifikansi kedaulatan negara dan interpretasi hukum internasional harus dinilai dalam memutuskan apakah hukuman mati itu adil. Kasus Bali Nine yang bermula pada tahun 2005, dari kelompok perdagangan narkoba Australia di Bali adalah salah satu contoh yang menunjukkan pentingnya memperhatikan praktik hukuman mati dalam proses hukum. Kami juga mengambil sikap dari Australia, di mana keselamatan warga negara mereka hampir diputuskan oleh otoritas asing. Bagaimana aktor-aktor utama Negara menanggapi kasus tersebut menjadi dasar analisis ini. Tesis ini juga menemukan bahwa praktik hukuman mati juga dapat bergantung pada kepala Negara, apakah mereka akan melihat pemberlakuan itu sebagai bagian integral dari integritas yurisdiksi Negara atau tidak. Kesimpulan tersebut berdasarkan penilaian Presidensi Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Masing-masing periode kepresidenan mereka menjadi titik fokus dalam partisipasi kasus Bali Nine. Selain itu, universalitas HAM akan dinilai secara berdampingan dalam perspektif hukum internasional dan yurisdiksi domestik.

The war on drugs has been actively advocated by the Indonesian government for the last decade, in fighting the rise of drug offences cases in Indonesia. It is believed that by imposing death penalty on the perpetrators, the government can reach the objective of deterrent effect for others. This thesis believes that the significance of State sovereignty and the interpretation of international law should be assessed in deciding whether death penalty is just. The Bali Nine case that begin in 2005, from the Australian-drug trafficking group in Bali is one example which shows the importance of paying attention to practice of death penalty in legal proceedings. We also take the stance from Australia, in which the safety of their citizens was on the verge of being decided by foreign authority. How the main State actors responded to the case becomes the basis of this analysis. The thesis also found that the practice of death penalty can also depends on the head of State, whether or not they will see the imposement as an integral part in State�¢ï¿½ï¿½s jurisdiction integrity. Such a conclusion is based on the assessment on the Presidency of Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo. Each of their presidential periods held a focal point in the turnout of the Bali Nine case. In addition, the universality of human rights will be assessed side-by-side to the perspective of international law and domestic jurisdiction.

Kata Kunci : Bali Nine, Death Penalty, Drug Trafficking, Human Rights, State Sovereignty, International Law.