Peran Disnakertrans DIY Menghadapi Masalah Penempatan dan Pengangguran Lulusan SMK di Masa Pandemi

HANA HANIFAH, Hadriyanus Suharyanto, Drs., M.Si.

2021 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Lulusan SMK merupakan penyumbang angka pengangguran yang paling mendominasi di D.I. Yogyakarta. Seharusnya lulusan SMK merupakan lulusan yang siap kerja, sehingga jika lulusan tersebut gagal diserap oleh lapangan kerja hal tersebut patut dijadikan perhatian. Ditambah dengan pandemi Covid-19 yang sedang terjadi hal tersebut semakin memperkeruh masalah penempatan dan pengangguran tenaga kerja lulusan SMK. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY selaku pemerintah yang berwenang dalam menangani masalah pengangguran dan penempatan lulusan SMK di masa pandemi. Sudah atau belum dipenuhinya peran pemerintah, dan kendala-kendala yang menghambat pemerintah memenuhi perannya. Sebagai pemerintah yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan, maka ketika ditemukan suatu masalah dalam bidang ketenagakerjaan Disnakertrans DIY seharusnya melakukan tindakan-tindakan yang tepat dalam menangani masalah tersebut. Dalam kasus ini masalah yang mendasari penelitian ialah potensi tenaga kerja lulusan SMK yang paling besar di DIY belum secara optimal berhasil dimanfaatkan dalam penempatan kerjanya. Hal tersebut berarti jika pemerintah serius dalam melaksanakan peran pemerintahnya maka diperlukan sebuah perubahan penanganan terhadap masalah lulusan SMK dari yang selama ini telah pemerintah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Disnakertrans DIY cukup sadar dengan keadaan dan masalah pengangguran dan penempatan lulusan SMK di DIY. Dinas mengetahui jika lulusan SMK terserap dalam lapangan kerja secara optimal maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi turunnya angka pengangguran di DIY. Berdasarkan hasil penelitian dinas menyikapinya diantaranya dengan melakukan pelatihan kelompok wirausaha baru dan diberi bantuan alat usaha, juga dengan menyelesaikan pembangunan dan pemberdayaan BKK di seluruh unit SMK. Selama masa pandemi pemerintah berhasil memenuhi perannya sebagai pelopor dan modernisator dengan baik, dibuktikan dengan dinas mempelopori Forum Komunikasi BKK sebagai wadah penyebaran informasi yang berguna bagi kalangan pelajar dan lulusan SMK serta sikap dinas yang optimis untuk terus melanjutkan bahkan meningkatkan kegiatan yang dilaksanakan secara daring walau setelah pandemi berakhir. Disnakertrans DIY sedang dalam proses untuk memenuhi peran katalisator, karena sedang terus diusahakannya perubahan penanganan lulusan SMK dengan optimalisasi pemberdayaan BKK SMK. Namun dinas belum berhasil memenuhi perannya sebagai stabilisator dan inovator dengan baik terhadap permasalahan lulusan SMK, dikarenakan program-program dinas kebanyakan belum menspesifikkan terhadap masalah lulusan SMK dan selama pandemi belum ditemukan adanya inovasi dinas dalam bentuk ciptaan baru. Berdasarkan temuan penelitian dinas tidak dihambat oleh kendala sarana prasarana maupun partisipasi masyarakat. Namun kendala dinas melaksanakan peran umumnya berangkat dari pengalihan anggaran pada tahun 2020, terjadinya pandemi Covid-19 yang membatasi gerak dinas dalam melaksanakan program tatap muka, dan kendala dari SDM yang kesulitan terbiasa dengan perubahan kebiasaan pola kerja yang terjadi sangat cepat akibat pandemi. Hasil penelitian ini merekomendasikan pemerintah lebih menunjukkan perhatian pada masalah lulusan SMK dalam bentuk tindakan yang berfokus pada penanganan lulusannya. Salah satunya yakni dengan terus mengawal proses pendirian BKK di seluruh unit SMK hingga tuntas dan meningkatkan pemberdayaan terhadap Bursa Kerja Khusus SMK.

Vocational High School graduates are the most dominating contributors to D.I. Yogyakarta's number of unemployment. VHS graduates' characteristic is that they are graduates who are prepared to work, henceforth if these graduates fail to be absorbed by the workforce, this should be one of the government's concern. Coupled with the ongoing Covid-19 pandemic, they worsen the problem of unemployment and placement of VHS graduates' work force. Using qualitative as a method, this research aims to analyze the role of Manpower and Transmigration Office of DIY (Disnakertrans DIY) as the government authorized to deal with unemployment and placement problems of VHS graduates during the pandemic era. Whether or not the government has fulfilled its role, and the obstacles that prevent the government from from fulfilling its role. As the government authorized in the field of manpower, therefore when a problem is found in the employment sector Disnakertrans DIY should take appropriate actions in dealing with the problem. In this case, the problem that underlies this research is that the potential for VHS graduates-which is the largest in the province-has not been optimally utilized in the work placements. This means that if the government is serious in carrying out its government role, a change in handling the problem of VHS graduates is needed from what the government has done so far. Based on the results during the research, Disnakertrans DIY is quite aware of the situation and problems of unemployment and placement of VHS graduates in DIY. the government knows that if VHS graduates are optimally absorbed in the workforce, this will greatly affect a decline in the unemployment rate in DIY. Based on the results, the government take action through conducting training for new entrepreneurial groups and give them business equipment assistance, as well as completing the construction and empowerment of BKK in all vocational units. During the pandemic period, the government has succeeded in fulfilling its role as a pioneer and a modernizer, proven by the Bursa Kerja Khusus Communication Forum pioneered by Disnakertrans DIY as a forum for spreading useful information for VHS students as well as graduates. Also the government's optimistic attitude to continue and even increase activities carried out online even after the pandemic ended. Disnakertrans DIY is in the process of fulfilling its role as a catalyst, because changes are being made in handling the VHS graduates by optimizing the empowerment of Vocational Special Job Exchange (BKK SMK). However, the government has not succeeded in fulfilling its role as a stabilizer and innovator on the problems of VHS graduates, due to most of their programs have not specified the problem of the VHS graduates and during the pandemic there has not been any innovation in the form of new creations. Based on the research findings, the government is not hampered by the constraints of infrastructure or community participation. However, the obstacles for the government to carry out its role is generally derived from the budget refocusing during the year of 2020; the occurrence of the Covid-19 pandemic which limited the government's movements in carrying out face-to-face programs; and obstacles from human resources whose some had difficulty in getting used to changes in work habits that occurred very quickly due to the pandemic. The results of this research recommend that the government shows more attention to the problem of VHS graduates in the form of actions that focus on VHS graduates. One of them is by continuing to oversee the completion process of establishing BKK in all VHS units and increasing the empowerment of BKK.

Kata Kunci : lulusan SMK, peran pemerintah, pengangguran, penempatan, tenaga kerja.