PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020

SOPHIE KHANDA A B, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran pengaturan penghentian penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 serta mengkaji dan merumuskan penghentian penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dari prespektif hukum acara pidana yang berlaku. Penelitian ini menggunakaan jenis penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan data primer melalui wawancara dengan narasumber. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama Dasar pemikiran pengaturan penghentian penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tidak terlepas dari pengaruh pengaturan keadilan restoratif di beberapa negara di dunia yang mengimplementasikan keadilan restoratif dengan memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan. Kemudian basis Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara Filosofis, Sosiologis serta Yuridis dasar pemikiran dibentuknya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 telah memiliki landasan yang cukup kuat. Kedua, penghentian penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dikaji dari perspektif hukum acara pidana yang berlaku maka aturan tersebut telah berkesesuaian dengan aturan yang telah ada, dasar pintu masuk pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yaitu pada alasan teknis yang mendasarkan penghentian penuntutan berdasarkan pada Pasal 140 Ayat (2) KUHAP yaitu batal demi hukum yang diperluas ke arah perdamaian yang irisannya terdapat pada afdoening buiten process sebagaimana yang diatur pada Pasal 82 KUHP.

ABSTRACT This research is aimed to discover and analyze the rationale for regulating the termination of prosecution of criminal cases through restorative justice in the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15/2020 and to examine and formulate the termination of prosecution of criminal cases through restorative justice based on the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15/2020 from the perspective of procedural law This research was using a normative research to acquire secondary data through library study and supported by primary data obtained through interview with informants. The data being analyzed in qualitative manner through analytic and descriptive methods. According to the research results and discussion, it has been concluded that first, the rationale for regulating the termination of prosecution of criminal cases through restorative justice in the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 cannot be separated from the influence of restorative justice arrangements in several countries in the world that implement restorative justice by giving authority to the prosecutor to terminate the prosecution. Then the basis for the termination of prosecution based on Philosophical, Sociological and Juridical Restorative Justice, the rationale for the establishment of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 has a fairly strong foundation. Second, the termination of the prosecution of criminal cases through restorative justice based on the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 reviewed from the perspective of the criminal procedural law are in accordance with the existing rules, the basis for the entry into the formation of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, namely on the technical reasons that base the termination of prosecution based on Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, namely "null and void" which is expanded towards peace, the intersection of which is in the afdoening buiten process as regulated in Article 82 of the Criminal Code.

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Kejaksaan