Laporkan Masalah

PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST

FERIARDI, Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Kawasan karst sebagai sebuah ekosistem perlu dilindungi secara komprehensif. Kawasan karst yang memiliki nilai historis, ekologis, pengetahuan, kemanusiaan, sosio-budaya, dan ekonomi rentan terhadap zat pencemar. Keunikan kawasan karst juga berfungsi sebagai pengatur alami tata air sehingga sering diibaratkan sebagai tandon air abadi bagi masyarakat. Keberlimpahan air tersebut tentu perlu dilestarikan untuk kepentingan generasi berikutnya. Dalam upaya perlindungan kawasan karst maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungan kawasan karst setelah diterbitkannya Permen ESDM 17/2012 tentang Penetapan KBAK serta melihat implikasi dari diberlakukannya Permen tersebut terhadap kehidupan sosial masyarakat di Desa Sikayu, Banyumudal, dan Nogoraji, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi dokumen dan dikomparasikan dengan prinsip kawasan ekosistem esensial. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang peneliti dapat melalui wawancara dengan narasumber dan responden serta melihat respon masyarakat mengenai sebuah kebijakan. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa Permen ESDM 17/2012 tentang Penetapan KBAK tidak maksimal dan tidak efektif dalam upayanya melindungi Kawasan Karst Gombong Selatan. Permen ini secara spesifik hanya mengatur mengenai perlindungan batuan geologi secara fisik (abiotik) dan mengabaikan ekosistem kawasan karst secara keseluruhan. Permen ini juga menjadi akar masalah konflik yang terjadi di daerah Kebumen barat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 3873/M/40/MEM/2014 tentang Penetapan KBAK Gombong yang mengurangi luasan KBAK Gombong.

Karst area as an ecosystem needs to be protected comprehensively. Karst areas that have historical, ecological, scientific, humanitarian, socio-cultural, and economic values are vulnerable to pollutants. The uniqueness of the karst area also functions as a natural regulator of the water system so that it is often likened to an eternal water reservoir for the community. The abundance of water certainly needs to be preserved for the benefit of the next generation. In an effort to protect the karst area, the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 17 of 2012 was issued concerning the Determination of Karst Landscape Areas (KBAK). This study aims to find out about the protection of karst areas after the issuance of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation 17/2012 concerning the Determination of the KBAK and to see the implication of the enactment of the Ministerial Regulation on the social life of the people in Sikayu, Banyumudal, and Nogoraji Village, Buayan District, Kebumen Regency. This study uses a normative-empirical legal research method. Normative legal research is carried out by means of document studies and compared with the principle of essential ecosystem areas. While empirical legal research is carried out by examining primary data that researchers can through interviews with informants and respondents as well as seeing public responses to a policy. The two data are then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the Minister of Energy and Mineral Resources 17/2012 concerning the Determination of KBAK is not optimal and is not effective in its efforts to protect karst areas Gombong Selatan. This regulation specifically only regulates the protection of geological rocks physically (abiotically) and ignores the ecosystem of the karst area as a whole. This regulation is also the root cause of the conflict that occurred in the West Kebumen area with the issuance of the Minister of Energy and Mineral Resources Decree 3873/M/40/MEM/2014 concerning the Determination of the Gombong KBAK which reduces the Gombong KBAK area.

Kata Kunci : Legal Protection, Karst Area, South Gombong Kebumen

  1. S2-2021-446106-abstract.pdf  
  2. S2-2021-446106-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-446106-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-446106-title.pdf