Laporkan Masalah

BARE LIFE GIORGIO AGAMBEN: STUDI KEADAAN PENGECUALIAN (STATE OF EXCEPTION) DALAM STRATEGI EKONOMI-POLITIK JOKOWINOMICS

GILANG RAMADHAN, Agus Wahyudi M.Si, M.A, Ph.D

2021 | Skripsi | S1 FILSAFAT

Implementasi strategi ekonomi-politik Jokowinomics yang berfokus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pertubuhan ekonomi memicu dilema terhadap proses demokratisasi. Kecenderungan pemerintahan Jokowi memusatkan aktivitas politik untuk menguatkan stabilitas negara berpotensi mengecualikan aspek penegakan hak asasi manusia demi mempercepat proses pembangunan. Proses ini menjadi enigma karena mengapa antara pembangunan, pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan politik berbanding terbalik terhadap aspek keadilan, demokrasi dan penegakan hak asasi manusia? atau singkatnya, mengapa hal tersebut memiliki koherensi yang kuat dengan refleksi diberlakukannya situasi keadaan pengecualian (state of exception) filsafat politik Giorgio Agamben. Dengan mengadaptasi model penelitian kualitatif Lune dan Berg (2017) dan menggunakan metode penelitian filsafat Baker dan Zubair (1990) untuk menganalisis penelitian ini kritis dan reflektif. Beberapa temuan menarik dalam penelitian ini adalah: pertama, keadaan pengecualian merupakan bentuk fiksi untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan ekonomi dalam strategi ekonomi-politik Jokowinomics; kedua, prosedur inklusi-eksklusi menjadi manifestasi diberlakukannya keadaan pengecualian untuk menginjeksi berbagai kepentingan politik; ketiga, strategi ini menghidupkan proses eksepsi politik, yaitu mengecualikan prinsip politik termasuk proses demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia; dan keempat, eksepsi politik menghilangkan definisi dari hidup (life) secara signifikan dan menghidupkan eksistensi homo sacer atau "sacred man"-sebagai bagian dari entitas manusia yang hidup dalam realitas penelantaran hidup (bare life). Analisis ini memberikan kesimpulan bahwa relasi yang hidup dalam situasi kehidupan politik modern terpusat pada proses eksepsi sehingga hubungan antara kekuasaan dengan warga hanya bersifat politis dan di saat yang sama, politik tidak dapat mengenali esensinya-antara kekerasan dan keadilan, menjadi indistingsi dari diberlakukannya keadaan pengecualian sebagai eksistensi yang melekat dalam prosedur politik modernitas.

The implementation of Jokowinomics' political-economic strategy that focuses on accelerating infrastructure development and economic growth has emerged dilemma for the democratization process. The tendency when the Jokowi administration focused on political activities to strengthen state stability has the potential to exclude aspects of human rights to accelerate the development process. This process was an enigma because why between development, economic growth in political agenda inversely related to aspects of justice, democracy and the enforcement of human rights? in short, why it has such strong coherence with reflections on the state of exception by Giorgio Agamben's political philosophy perspective. By using a qualitative research model of Lune and Berg (2017) and the philosophical research method of Baker and Zubair (1990) for analyzing this problem by critical and reflective perspective. Some of the interesting findings in this study are: first, exceptions are a fictional form to accelerate the process of infrastructure and economic development in Jokowinomics' political-economic strategy; second, the inclusion-exclusion procedure is a manifestation of the application of exclusionary conditions to inject various political interests; third, this strategy revives the process of political exception, excluding political principles, including the process of democratization and the enforcement of human rights; and fourth, political exceptions remove the definition of life significantly and reflected the existence of homo sacer or "sacred man"-as a part of human entities who live in the reality of bare life situation. This analysis concludes that the relations of exception is existing as a procedure of modern political life-the relationship between power and citizens is only political and at the same time, politics cannot recognize its essence-between violence and justice, being the instinct of the enactment of exceptional circumstances as existence inherent in the political procedure of modernity.

Kata Kunci : pembangunan, bare life, state of exception, Jokowinomics, Giorgio Agamben

  1. S1-2021-397368-abstract.pdf  
  2. S1-2021-397368-bibliography.pdf  
  3. S1-2021-397368-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2021-397368-title.pdf