Laporkan Masalah

PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KHOIRUL ANWAR, Drs. Yuyun Purbokusumo, M.Si., Ph.D

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan transparansi dalam e-procurement di Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaanya. E-procurement dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar prinsip-prinsip pengadaan dapat terlaksana. Dalam penerapanya masih dijumpai hambatan seperti adanya sanggahan, pengaduan yang dilakukan oleh peserta pengadaan yang berakibat tender ulang dalam proses pelaksanaanya. Sehingga hal tersebut mempengaruhi tujuan utama dari e-procurement untuk mencapai keterbukaan proses dan transparansi dalam pengadaan pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara,observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi dalam e-procurement belum mampu merubah prilaku korupsi dalam pelaksanaanya. Transparansi e-procurement di Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan adanya transparansi yang terbuka namun terbatas atau derajat isolatif. Transparansi data menunjukkan bahwa tidak semua data, informasi, dokumen dapat diakses oleh publik dikarenakan terdapat beberapa regulasi dan peraturan yang mengatur mengenai rahasia negara, persaingan usaha yang sehat, kerahasiaan perusahaan dan kerahasiaan informasi dalam prosesnya. Transparansi proses belum sepenuhnya terwujud dibuktikan masih adanya OPD yang belum mengumumkan RUP yang menjadi tanggungjawabnya ini secara tepat waktu, Syarat dan prosedur belum objektif karena Pokja Pengadaan memberikan persyaratan tambahan yang menciptakan diskriminasi bagi penyedia lainya. Transparansi keputusan belum memadai terutama dalam hal penetapan pemenang tender adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Sanggahan terjadi karena ditemukannya inkonsistensi dalam pelaksanaanya dengan aturan yang ada, dan memenangkan perusahaan yang masuk black list. Berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip transparansi dalam e-procurement yang bersifat menghambat diantaranya yaitu kultur politik yang menempatkan elit politik lokal melakukan intervensi dalam proses pengadaan. Prilaku penyedia mendapatkan tender dengan pendekatan tertentu. Kompetensi dan integritas pegawai, Pokja Pengadaan yang belum permanen dan belum fungsional serta rendahnya minat pegawai untuk menjadi panitia pengadaan karena resiko dan honor yang tidak sesuai. Kendala komunikasi OPD dan Inspektorat menyebabkan adanya perusahaan yang masuk daftar hitam, tapi masih lolos memenangkan tender. Sedangkan faktor yang mendorong diantaranya komitmen Bupati Manggarai Barat membuat pakta integritas dengan memindahkan dashboard LPSE ke Pusat, maka intervensi dalam e-procurement dapat dikurangi, telah tersedia Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi publik, dan sistem LPSE yang terus diupgrade serta telah terdapat aplikasi e-lapor dan PPID sebagai saluran komunikasi di daerah.

The purpose of this study is to analyze the application of transparency in e-procurement in the West Manggarai Regency Government and to find out the various factors that influence its implementation. E-procurement is implemented by the West Manggarai Regency Government so that the principles of procurement can be implemented. In its implementation, there are still obstacles such as objections, complaints made by procurement participants which result in re-tendering in the implementation process. So that this affects the main goal of e-procurement to achieve process openness and transparency in government procurement in accordance with Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Government Procurement of Goods and Services. This research uses qualitative research with case studies. The location of this research is the Regional Government of West Manggarai Regency. Data were collected through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of transparency in e-procurement has not been able to change the behavior of corruption in its implementation. Transparency of e-procurement in the Regional Government of West Manggarai Regency shows that there is open but limited transparency or a degree of isolation. Data transparency shows that not all data, information, documents can be accessed by the public because there are several regulations and regulations governing state secrets, fair business competition, company confidentiality and information confidentiality in the process. Process transparency has not been fully realized, as evidenced by the fact that there are still OPDs who have not announced the RUP for which they are responsible in a timely manner. The terms and procedures are not objective because the Procurement Working Group provides additional requirements that create discrimination for other providers. The transparency of decisions has not been sufficient, especially in terms of determining the winner of the tender due to intervention from certain parties. The rebuttal occurred because inconsistencies were found in its implementation with the existing rules, and won the blacklisted company. Various factors that affect the implementation of the transparency principle in e-procurement that are hindering include the political culture that places local political elites to intervene in the procurement process. The behavior of the provider in obtaining a tender with a certain approach. Competence and integrity of employees, Procurement Working Groups that are not yet permanent and not yet functional and the low interest of employees to become procurement committees because of the risks and fees that are not appropriate. Obstacles in communication between the OPD and the Inspectorate have resulted in companies being blacklisted, but still winning the tender. While the driving factors include the commitment of the West Manggarai Regent to make an integrity pact by moving the LPSE dashboard to the Center, then intervention in e-procurement can be reduced, the Regional Regulation on public information disclosure is available, and the LPSE system is continuously being upgraded and there is an e-report application. and PPID as a communication channel in the regions.

Kata Kunci : Transparency, E-Procurement, Government Procurement of Goods and Service

  1. S2-2021-449087-abstract.pdf  
  2. S2-2021-449087-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-449087-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-449087-title.pdf