MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL SERANG-PANIMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 98/PDT.G/2018/PN SRG)

UNTUNG KURNIADI, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H.,M.Si.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak selalu berjalan dengan lancar dan dapat menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa yang sering terjadi dalam praktiknya adalah permasalahan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang tidak kunjung menemukan titik temu. Hal ini dapat berujung diajukannya gugatan ke pengadilan. Mediasi merupakan primum remedium sebelum diperiksanya perkara di pengadilan yang mengutamakan penyelesaian secara win-win solution, sehingga perlu dikaji peran mediasi dalam mengakomodasi kepentingan para pihak apabila diterapkan untuk menyelesaikan sengketa penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji sengketa yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengenai nominal ganti kerugian pelepasan hak atas tanah dan menganalisis bagaimana peran mediasi dalam mengakomodasi kepentingan para pihak dalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung wawancara narasumber. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara terhadap narasumber dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu: pertama, sengketa yang terjadi dalam dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Srg merupakan sengketa pertanahan yang berbentuk suatu keberatan atas ditetapkannya bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dinilai oleh penilai (appraisal). Kedua, mediasi yang dilakukan dalam perkara dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Srg memegang peranan penting dalam mengakomodasi kepentingan penggugat dan para tergugat dimana tidak hanya pokok permasalahan ganti kerugian saja yang terselesaikan, namun juga dibangunnya kerja sama yang positif antara penggugat dan Para tergugat.

Land acquisition for the public interest does not always run smoothly and can lead to disputes. One of the disputes that often occurs in practice is the issue of determining the form and/or amount of compensation that has not yet been found. This can lead to a lawsuit being filed in court. Mediation is a primum remedium before a case is examined in court that prioritizes a win-win solution, so it is necessary to study the role of mediation in accommodating the interests of the parties when it is applied to resolve disputes regarding the form and/or amount of compensation. This study aims to identify and examine disputes that occur in land acquisition for the public interest regarding the nominal compensation for relinquishment of land rights and analyze how the role of mediation in accommodating the interests of the parties in resolving land acquisition disputes for the public interest. This research is a normative research which is supported by interviewing the informants. The data used are primary data obtained from interviews with informants and secondary data obtained from literature studies. The data obtained from the results of this study were analyzed by qualitative methods. Based on the results of the study, conclusions can be drawn: first, the dispute that occurred in case Number 98/Pdt.G/2018/PN Srg is a land dispute in the form of an objection to the determination of the form and/or amount of compensation for land, buildings, plants and / or other objects related to the land that is appraised by the appraiser (appraisal). Second, the mediation carried out in the case in case Number 98/Pdt.G/2018/PN Srg played an important role in accommodating the interests of the Plaintiffs and Defendants where not only the main issue of compensation was resolved, but also positive cooperation was established between the parties.

Kata Kunci : pengadaan tanah, kepentingan umum, mediasi