TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

NABILA NURITA, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian tesis ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis dapat tidaknya Pandemi Covid-19 sebagai alasan pemutusan hubungan kerja dapat dikategorikan sebagai Force majeur dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum preventif yang diatur Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat adanya pandemi Covid-19. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan atas berbagai bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan cara studi dokumen. Penelitian didukung dengan wawancara terhadap narasumber mempergunakan alat berupa pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pandemi Covid-19 sebagai alasan pemutusan hubungan kerja tidak dapat dikategorikan sebagai force majeur, karena tidak memenuhi unsur- unsur force majeur yang ada dalam KUHPerdata, sehingga hal ini tidak menghapuskan kewajiban pengusaha untuk membayarkan hak pekerja sesuai Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, perlindungan hukum preventif terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat adanya pandemi Covid-19 telah di atur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Pasal 156 ayat (1) namun apabila melihat dari ketentuan di Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, hal ini lebih memberikan perlindungan hukum preventif terhadap pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja karena besaran pesangon yang diterima pekerja lebih banyak.

Thesis research aims to determine and analyze whether or not the Covid-19 Pandemic as a reason for work termination can be categorized as force majeur and to find out and analyze preventive legal protection regulated by Law Number 11 Year 2020 for workers who have been terminated due to the Covid-19 pandemic. This thesis research is a descriptive normative juridical research. The research was conducted through library research on various legal materials, both primary, secondary and tertiary by means of document studies. The research was supported by interviews with informants using a tool in the form of interview guidelines. The research data were analyzed qualitatively. The results of the study show that first, the Covid-19 pandemic as the reason for work termination cannot be categorized as force majeure, because it does not meet the elements of force majeure contained in the Civil Code, so it does not eliminate the obligation of employers to pay workers' rights according to Law Number 11 Year 2020 on Job Creation. Second, preventive legal protection to work termination due to the pandemic Covid-19 has been regulated in Law Number 11 Year 2020 in Article 156 (1), however viewed from the provisions of Law Number 13 of 2003 provides more preventive legal protection for workers in the event of work termination because the amount of severance pay received by workers is higher.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Covid-19, Force majeur, Cipta Kerja/ Work Termination, Covid-19, Force Majeur, Job Creation