PENGATURAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM RANGKA MENCEGAH KERUGIAN NEGARA

JAMES JENEFER, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pengaturan tindak pidana perpajakan dalam rangka mencegah kerugian negara, kelemahan pengaturan tindak pidana perpajakan yang berlaku dalam mencegah kerugian negara, serta model pengaturan tindak pidana perpajakan yang ideal dalam rangka mencegah kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian secara yuridis normatif untuk selanjutnya dalam penelitian ini dianalisa secara deskriptif analitis dan menggambarkan permasalahan yang ada yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat terkait pengaturan tindak pidana perpajakan dalam rangka mencegah kerugian negara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan: pertama, pemberian sanksi pidana termasuk yang diatur dalam undang-undang pajak sebenarnya merupakan senjata pamungkas atau terakhir (ultimum remidium) yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat; dengan demikian maka pengaturan delik perpajakan memiliki undang-undang tersendiri dengan ancaman hukuman yang sesuai sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan ketaatan masyarakat dalam hal ini para wajib pajak untuk setia dan taat membayar pajak. Kedua, sebagaimana pada sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu menggunakan metode self assessment (yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan seberapa besar jumlah pajak terutang yang dimilikinya dalam tahun pajak yang berjalan) ini merupakan suatu kelemahan dalam sistem penegakan hukum perpajakan terutama dalam menyelamatkan keuangan negara atau paling tidak mencegah terjadinya kerugian negara. Ketiga, oleh karena tindak pidana perpajakan belum memiliki pengaturan hukum secara tersendiri sebagai tindak pidana khusus diluar KUHP mengakibatkan penegakan hukumnya belum dapat dilaksanakan secara komprehensif, untuk itu maka model pengaturan yang ideal dalam mengatur tindak pidana perpajakan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian keuangan negara maka pemerintah (legislatif) segera menerbitkan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

This study aims to analyze the background of the existing problems regarding the provisions on the regulation of tax crimes to prevent state losses, especially the relevance that occurs in the regulation of tax crimes and what weaknesses exist in the legal regulation of tax crimes to be studied into an ideal form to a legal arrangement in the field of taxation to prevent state losses. The research method used in writing this thesis is a normative juridical research for further analysis in this research is analytical descriptive to describe and describe the existing problems; based on these results, conclusions are then drawn which are the answers to the problems raised related to the regulation of tax crimes in order to prevent state losses. Based on the results of the research and discussion, it is concluded: to begin with, the imposition of criminal sanctions, including those regulated in the tax law, is actually the ultimate or final weapon (ultimum remidium) that will be applied if administrative sanctions are deemed insufficient to achieve the objectives of law enforcement and a sense of justice in society; Thus, the regulation of tax offenses has its law with the threat of appropriate penalties as an effort by the government to create public obedience, in this case, the taxpayers to be loyal and obedient to paying taxes. In addition, as in the taxation system adopted in Indonesia, which uses the self-assessment method (ie taxpayers are entrusted with calculating, paying and reporting how much tax they owe in the current tax year) this is a weakness in the tax law enforcement system, especially in saving state finances or at least preventing state losses. In conclusion, because tax crimes do not have separate legal arrangements as special crimes outside the Criminal Code, so that law enforcement cannot be implemented comprehensively, for this reason, the ideal regulatory model in regulating tax crimes to prevent state financial losses is the government. legislature) immediately issue the Tax Crime Act.

Kata Kunci : tindak pidana perpajakan, pajak, kerugian negara, tax crimes, taxes, state losses