EKSISTENSI SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

SONDANG IRENE G.M, Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., L.L.M. Ph.D

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Sertifikat Indikasi Geografis (IG) hadir untuk mempertahankan mutu, reputasi dan kualitas produk daerah sehingga konsumen dapat memberikan rasa percayanya untuk membeli produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi sertifikat IG di Indonesia dan efektivitas UU No. 20 Tahun 2016 dalam mengatur IG. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas sertifikat IG dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemegang hak atas IG, serta menganalisis pelindungan produk IG dari klaim negara lain. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Analisis kualitatif akan menggunakan dalam mengelola dan mengalisis data yang diperoleh selama penelitian. Penulis membedah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG dan untuk mengetahui implementasinya di lapangan maka penulis melakukan wawancara terhadap pemeriksa IG pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan juga wawancara terhadap anggota Masyarakat Perlindungan IG. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa setelah berlakunya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG, sertifikat IG semakin eksis. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah pendaftar sertifikat IG. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peran dan fungsi dari sertifikat IG menyebabkan sertifikat IG tidak dapat secara maksimal melindungi pemegang hak atas IG. Selain itu juga kurangnya peran pemerintah pusat maupun daerah dalam menegakkan hukum pelindungan terhadap IG menjadikan pengaturan IG tidak dapat secara efektif melindungi pemegang haknya. Kesadaran pemerintah untuk lebih aktif menegakkan ketentuan hukum mengenai IG dan kepedulian masyarakat untuk lebih ingin tahu mengenai fungsi dari sertifikat IG sangat diperlukan.

Geographical Indication (GI) certificate is present to maintain the quality and reputation of local products so that consumers can provide their trust to buy the product. This study aims to determine the existence of GI certificates in Indonesia and the effectiveness of Law Num. 20 of 2016 in regulating IG. This study also aims to identify the effectiveness of GI certificates in improving the welfare of the people holding GI rights, as well as analyze the protection of GI products from claims from other countries. The research method used in this research is empirical juridical research, by conducting a study of the applicable laws and applied to a reality. Qualitative analysis will be used in managing and analyzing the data obtained during the research. Author dissects Law Num. 20 Year 2016 of Marks and Geographical Indications and find out their implementation, field research was conducted by interviewing the examiners of GI at the Directorate of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights and also interviews with community of Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Based on the results of the study, the author concluded that after the enactment of Law Num. 20 Year 2016 of Marks and Geographical Indications, GI certificates are increasingly exist. This is evidenced by the increasing number of registered GI certificates. Lack of public knowledge about the role and function of GI certificates causes GI certificates not be able to optimally protect the GI. Furthermore, the lack of role of the central and local governments in enforcing the law of GI makes the GI certificates ineffectively protect the community. Government awareness to be more active in enforcing the law of GI and public awareness to be more curious about the function of GI certificates are needed.

Kata Kunci : Indikasi geografis, efektivitas hukum, eksistensi indikasi geografis.