Laporkan Masalah

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN POJK 28/POJK.03/2019 TENTANG SINERGI PERBANKAN DALAM SATU KEPEMILIKAN UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PRINSIP SYARIAH

MIKAIL HAMIDUM MAJID, Dr. Khotibul Umam S.H., LL.M.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan POJK 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah dan kesesuaian implementasi POJK tersebut terhadap pemenuhan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian empiris berupa penelitian lapangan melalui pencarian dokumen hukum dan wawancara terhadap responden dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan membandingkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari analisis menjadi jawaban dari permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan POJK Sinergi Perbankan telah diterapkan dengan adanya ketentuan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Sinergi Perbankan karena Sinergi Perbankan dapat meningkatkan risiko bagi bank, baik BUS maupun Bank Umum. Risiko bagi BUS antara lain risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan khususnya kepatuhan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah, sedangkan risiko bagi Bank Umum antara lain risiko operasional. POJK Sinergi juga mewajibkan BUS dan Bank Umum yang melaksanakan Sinergi Perbankan untuk memperoleh persetujuan dari OJK dan dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama yang menyebabkan peningkatan profil risiko. Implementasi POJK Sinergi telah sesuai dengan prinsip syariah dengan indikator bahwa tidak terdapat kegiatan yang dilarang secara syariah dalam sinergi perbankan seperti riba, gharar, maisir, haram dan zalim. Pelaksanaan Sinergi Perbankan telah memenuhi prinsip syariah dengan telah terdapatnya standar prosedur operasional yang memuat antara lain prosedur pengawasan atau pemenuhan Prinsip Syariah, kesiapan sumber daya manusia Bank Umum mengenai produk dan aktivitas BUS termasuk pemahaman terhadap Prinsip Syariah, kesiapan teknologi sistem informasi dan adanya Opini DPS yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Sinergi Perbankan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

The purposes of this research to identify and analyze the application of the prudential banking principle in the implementation of POJK 28/POJK.03/2019 concerning Banking Synergy in One Ownership for the Development of Sharia Banking and the conformity of the implementation of the POJK to the fulfillment of sharia principles. This research is a normative legal research based on library research to obtain secondary data. Empirical research in the form of field research through legal documents and interviews with respondents was carried out to complement the data obtained from library research. Furthermore, the data were analyzed using qualitative methods by comparing the results of library research and field research. The results of the analysis become the answer to the existing problems. The results of the study indicate that the prudential banking principle in the implementation of POJK on Banking Synergy has been applied with the stipulation that Sharia Commercial Bank and Commercial Bank are required to have written policies and procedures to manage the inherent risks in Banking Synergy. This is because Banking Synergy can increase the risk for banks, both Sharia Commercial Bank and Commercial Bank. Risks for Sharia Commercial Bank include operational risk, reputation risk, and compliance risk with respect to compliance with Sharia Principles, while the risk for commercial banks is operational risk. POJK Synergy also requires Sharia Commercial Bank and Commercial Banks implementing Banking Synergy to obtain approval from the OJK and in the event of a change in the cooperation agreement that causes an increase in the risk profile. The implementation of POJK Synergy is in accordance with sharia principles with indicators that there are no activities prohibited by sharia in banking synergies such as usury, gharar, maisir, haram and zalim. The implementation of Bank Synergy has complied with sharia principles with operational procedures that include, among others, procedures for supervision or compliance with Sharia Principles, readiness of Commercial Banks human resources regarding Sharia Commercial Bank products and activities including understanding of Sharia Principles, readiness of information system technology and the existence of Opinion of Sharia Supervisory Board which aims to ensure that the implementation of Banking Synergy does not conflict with Sharia Principles.

Kata Kunci : Sinergi Perbankan, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Syariah

  1. S2-2021-448166-abstract.pdf  
  2. S2-2021-448166-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-448166-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-448166-title.pdf