Laporkan Masalah

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal Di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta

NURTAMI SEPTINA .H., Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR)., Ph.D

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan hukum pidana terhadap pertambangan pasir ilegal di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga bertujuan untuk menganalisis serta mengarahkan kemungkinan pengaturan hukum pidana terhadap pertambangan pasir ilegal pada masa yang akan datang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dan dokumetasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses analisis data menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, penegakan hukum pidana oleh penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil terhadap pertambangan pasir ilegal secara formil mempedomani Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedangkan secara materil mempedomani Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, ketentuan pidana terkait pertambangan tanpa izin atau ilegal termuat dalam Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bab XXIII Pasal 158-165. Akan tetapi ketentuan yang ada memerlukan kajian ulang terkait kriminasisasi, sistem pertanggungjawaban pidana, pola jenis sanksi pidana, pola lamanya pidana, dan pola perumusan pidana, harus bersinergi dengan tujuan pemidanaan sehingga penegakan hukum pidana dibidang pertambangan dimasa yang akan datang dapat berjalan efektif.

This study aims to identify and analyze the efforts of police investigators and civil servant investigators in enforcing criminal law against illegal sand mining in the Mount Merapi Disaster-Prone Area, Yogyakarta Special Region. This study also aims to analyze and direct the possibility of criminal law regulation against illegal sand mining in the future. This study employed normative empirical research method, research that uses primary data and secondary data. Primary data were obtained by interview and documentation, while secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The obtained data were analyzed using a legal approach and a conceptual approach. The following are the findings of this research. First, the Criminal Procedure Code formally guides the enforcement of criminal law by policy investigators and civil servant investigators against illegal sand mining, while Law No.4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining formally guides the enforcement of criminal law by police investigators and civil servant investigators against illegal sand mining. Second, in Chapter XXIII Articles 158-165 of Law No.4 of 2009 regulating Mineral and Coal Mining, criminal laws connected to mining without a permit or illegally are specified. However, the existing provisions require a review related to criminalization, the criminal responsibility system, the pattern of types of criminal sanctions, the pattern of the duration of the crime, and the pattern of criminal formulation, which must synergize with the purpose of punishment. Thus, criminal law enforcement in the mining sector in the future can run effectively.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pertambangan Ilegal, Kawasan Rawan Bencana

  1. S2-2021-433133-abstract.pdf  
  2. S2-2021-433133-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-433133-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-433133-title.pdf