Laporkan Masalah

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PENCABUTAN PENETAPAN (APPROVAL) FASILITAS KESEHATAN TEMPAT MEDICAL CHECK-UP PELAUT DI INDONESIA OLEH BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN

WAGNER TULUS, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph. D

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penetapan fasilitas kesehatan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai tempat pemeriksaan kesehatan pelaut bertujuan agar standar pemeriksaan kesehatan pelaut Indonesia diakui secara Internasional. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) menjalankan tugas dalam penilaian teknis proses penetapan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisa kebijakan atau peraturan terkait isu prosedur pemberian penetapan, pembatasan jumlah slot yang diberlakukan dalam suatu wilayah dan prosedur pencabutan penetapan fasilitas kesehatan tersebut. Tujuan lain dari penelitian ini adalah menemukan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dibuatnya kebijakan oleh BKKP terkait ketiga isu tersebut di Jakarta, serta mengidentifikasi dan menganalisa data dan informasi terkait dampak yang timbul terhadap fasilitas kesehatan akibat dari pencabutan penetapan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis normatif dan empiris. Interpretasi data dilakukan dengan analisa kualitatif dan terbatas atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan data dari kepustakaan dan menambahkan unsur empiris untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaannya di lapangan melalui wawancara dengan narasumber terpercaya dan responden yang terlibat. Masalah yang terjadi pada pelaksanaan Permenhub Nomor PM.40/2019 dan Permenkes Nomor 1/2018 khususnya pada isu penetapan yaitu tidak transparannya informasi pendaftaran, waktu pendaftaran yang tidak mampu laksana, dan tidak terukurnya durasi waktu proses penetapan; pelaksanaan pembatasan jumlah slot yang ditentukan dalam suatu wilayah tidak diatur secara tertulis, tidak dipetakan sesuai kebutuhan melainkan sesuai ketersediaan anggaran, yang berdampak pada hilangnya penetapan sebagian besar fasilitas kesehatan di Jakarta; prosedur pencabutan penetapan yang tidak diatur secara jelas pelaksanaannya menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah perlu mendisain regulasi baru sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk menyelesaikan masalah yang timbul.

The approval of health facilities by the Director General of Sea Transportation as a place for seafarers' medical check-up is aimed at making the health examination standards of Indonesian seafarers internationally accepted. The Maritime Occupational Health Office (BKKP) carries out the task of technical review of the approval process. The purpose of this study is to identify and analyze policies or regulations related to the procedure for granting stipulations, limiting the number of slots imposed in an area and procedures for revoking the appointment of health facilities. Another objective of this research is to find out the factors that are considered in policy making by BKKP regarding these three things in Jakarta, as well as identify and analyze data and information related to the impact on health facilities as a result of the revocation of the approval. This research is descriptive with normative and empirical types. Data interpretation is carried out by qualitative and limited analysis of the data and relationships that exist in the study. Researchers collect data from the literature and add empirical elements to get a clearer picture of its implementation in the field through interviews with trusted sources and respondents involved. Problems that occurred in the implementation of the Minister of Transportation Regulation Number PM.40/2019 and Minister of Health Regulation Number 1/2018 especially on the issue of approval, namely the non-transparent registration information, the inability to carry out the registration period, and the unmeasured duration of the approval process; the implementation of restrictions on the number of slots determined in an area is not regulated in written rules, is not mapped according to needs but according to the budget, which has an impact on the loss of approval of most health facilities in Jakarta; procedures for revocation of stipulations that are not clearly regulated in its implementation create a sense of injustice and legal uncertainty for the community. The government needs to design new regulations as implementation guidelines and technical guidelines to resolve problems that arise.

Kata Kunci : Penetapan fasilitas kesehatan, Pemeriksaan kesehatan pelaut, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran / Approval of health facilities, Seafarers� medical c

  1. S2-2021-448193-abstract.pdf  
  2. S2-2021-448193-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-448193-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-448193-title.pdf