Laporkan Masalah

PERMASALAHAN PENGATURAN BIAYA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

SEPTRIANUR KURNIAWAN, I.G.A.M. Wardana, S.H., LL.M., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Cost recovery merupakan konsep penggantian biaya operasi perminyakan yang dilakukan oleh negara kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sejatinya, sebagai pemilik sumber daya migas, negara berhak mengatur apa yang menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan menjaga stabilitas produksi migas nasional. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Pemberlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas. Perubahan ini dilakukan akibat adanya kelesuan investasi migas karena ketatnya peraturan cost recovery pada peraturan perundang-undangan sebelumnya yang disertai turunnya harga minyak dunia. Di sisi lain, besaran cost recovery terus melonjak tanpa diikuti peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Salah satu hal yang menarik adalah diperbolehkannya CSR yang dilakukan KKKS untuk diajukan cost recovery. Dalam hal ini, pemerintah memang agaknya kurang mengidentifikasi latar belakang terjadinya pelonjakan cost recovery yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Kurangnya identifikasi masalah telah menghasilkan suatu solusi yang tidak tepat tentunya. Diperbolehkannya CSR sebagai salah satu jenis biaya kegiatan yang dapat dilakukan cost recovery bertentangan dengan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban perseroan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertentangan tersebut timbul karena pasal mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan mewajibkan seluruh perusahaan yang mengelola sumber daya alam untuk melaksanakan CSR. Sudah sewajarnya masyakarat lokal mengharapkan perusahaan membantu dalam menghadapi masalah sosial mereka sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Dengan demikian, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya CSR merupakan kewajiban perseroan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi sehingga tidak bisa ditanggung atau diganti negara.

Cost recovery is a recovery of petroleum operations that is done by state for the production sharing contract contractor. In fact, as the owner of oil and gas resources, the state has the right to set priorities to increase the stability of national oil and gas production. As an effort to tackle the problem, Government issued Government Regulation Number 27 of 2017 concerning Revision to Government Regulation Number 79 of 2010 concerning Recoverable Operating Cost and The Treatment of Income Tax in the Upstream Oil and Gas Business Sector. This regulation was made due to the lethargy of oil and gas investment because of the tightness of the previous cost recovery regulation and accompanied by the decline in world crude oil prices. On the other side, the amount of cost recovery continues to increase without being followed by increase in oil and gas production. One of the interesting things is the permission for CSR cost may be recoverable as operating cost to get cost recovery. On this matter, the government seems lack to identify the background why the increasing of cost recovery happened these recent years. For sure, lack of identifying the problem has created a mistaken solution. Allowing CSR cost as a type of operating cost to get cost recovery is contrary to the regulation of social and environmental responsibilty as a company obligation in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. This contradiction arises because the article on social and environmental responsibility requires all companies that manage natural resources to carry out CSR. It is natural for the local communities to expect the company to help in dealing with their social problems as a form of corporate responsibility. Thus, since the enactment of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, CSR should be the obligation of companies (included the oil and gas sector companies), so that CSR cost cannot be borne or recovered by the state.

Kata Kunci : cost recovery, CSR, KKKS, perseroan, tanggung jawab

  1. S2-2021-341822-abstract.pdf  
  2. S2-2021-341822-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-341822-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-433218-abstract.pdf  
  5. S2-2021-433218-bibliography.pdf  
  6. S2-2021-433218-tableofcontent.pdf  
  7. S2-2021-433218-title.pdf