HAK KEPERDATAAN TRANSPUAN DALAM HUKUM DI INDONESIA

CUCU MUKHOSIYAH, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan mengenai hak-hak keperdataan kelompok transpuan dalam ruang lingkup hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia, serta mekanisme pemberian hak identitas kartu tanda penduduk elektronik bagi transpuan yang tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap dengan salah satu penyebab dikarenakan tidak diakui sebagai anggota keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan teknik dokumentasi dan menggunakan alat studi dokumen. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang penulis peroleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini memiliki dua kesimpulan, pertama didapat data bahwa pengaturan hak-hak keperdataan bagi individu-individu di Indonesia khususnya hak identitas bagi transpuan tidak secara spesifik diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penyebabnya dikarenakan hukum yang diadopsi di Indonesia tidak mengenal adanya gender ketiga sehingga peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia hanya mengenal gender laki-laki dan perempuan, serta tidak mengenal adanya transpuan. Hukum Islam melihat laki-laki yang mengekspresikan ekspresi gender maupun identitas gender layaknya seperti perempuan adalah haram. Fokus negara dalam memberikan hak-hak individu melihat pada cis gender yakni jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan bukan ekspresi gender ataupun identitas gender. Kedua, dalam mekanisme pemberian KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah mempunyai alternatif bagi transpuan yang tidak mempunyai data dokumen lengkap, yakni dengan diadakannya Tim Aktual untuk membantu cross check informasi yang di sampaikan oleh transpuan dan nantinya informasi tersebut disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai bahan pertimbangan.

This research is aimed to identify and analyze the civil rights regulations of minority group Transwomen within the scope of the applicable civil law in Indonesia, as well as the mechanism for granting e-KTP identity rights to Transwomen who do not have complete documents, it is caused due to not being recognized by family members. This research uses normative and empirical legal research methods. Normative legal research is conducted by using documentation techniques and using document study tools. Empirical legal research was conducted by examining primary data that the authors obtained from field research through interviews with informants and respondents. The data is then analyzed qualitatively. This research has two conclusions. First, shows that the regulations of civil rights for individual in Indonesia, especially the right to identity for Transwomen is not specifically regulated in the applicable legal provisions in Indonesia. This reason is because the law adopted in Indonesia does not recognize the existence of third gender so that the regulations in force in Indonesia only recognize the gender men and women, and do not recognise the existence of transwomen. Islamic law sees that haram for men to express their gender expression and gender identity like women. The focus of the state in providing individual rights looks at the cis gender, namely the sex of men and women and not gender expression or gender identity. Second, in the mechanism of providing e-KTP, Department of Population and Civil Registration Yogyakarta City has an alternative for Transwomen who do not have complete document data, by holding a Tim Aktual to help cross check the information collected conveyed by Transwomen and then, the information will be submitted to the Yogyakarta City Population and Civil Registration Office for consideration.

Kata Kunci : Transpuan, Hak Keperdataan, Identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik